Tahun Politik, Aparatur Pemerintah Harus Jadi Penengah

WARTA ANDALAS, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengingatkan akan adanya kontestasi politik pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Bupati tidak memungkiri, ajang pesta demokrasi tidak terlepas dari potensi 'gesekan' di tengah masyarakat karena perbedaan pilihan.

"Oleh karena itu semua yang hadir di sini sebagai elemen penting dalam masyarakat, nantinya untuk jadi penengah, mendamaikan manakala ada masyarakat yang gontok-gontokan karena perbedaan pilihan," kata Bupati dalam acara Amaliyah Syawal/Halal Bihalal Pemkab Purbalingga bersama Aparatur Pemerintah se-Kecamatan Pengadegan, Senin (22/5/2023) di Kantor Kecamatan Pengadegan.

Ia mengungkapkan perbedaan pilihan menjadi hal yang lumrah. Tapi perbedaan ini diharapkan tidak membuat masyarakat terpecah belah, biar beda tapi tetap guyub rukun dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan. 

Baca Lainnya :

• Terkait Pertemuannya dengan Prabowo, PDIP Panggil Gibran
• Mahfud MD Bongkar Kebobrokan Proyek Tower BTS
• Ini 4 Poin Kesepakatan Pemkab Batanghari - Dharmasraya
• Tegas!, Mahfud MD Siap Kawal Kasus Johny G Plate
• Penetapan Tersangka Johny G Plate, Jaksa: Ini Murni Penegakan Hukum

"Masalah kondusifitas ini tidak hanya tanggung jawab TNI POLRI saja. Kita sebagai warga masyarakat juga punya tanggung jawab agar Purbalingga ini tetap aman, damai dan kondusif," katanya.

Ia juga menghimbau kepada aparatur pemerintah yang hadir untuk mensosialisasikan terkait akan adanya pesta demokrasi di tahun 2024. Mulai dari Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yaitu pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur dan Bupati-Wakil Bupati akan diselenggarakan pada 27 November 2024.

"Tidak hanya mensosialisasikan, akan tetapi juga mengajak bagi masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk bisa menggunakan haknya tersebut, satu suara sangat menentukan nasib Kabupaten Purbalingga ke depan dan Indonesia ke depan," katanya.

Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran aparatur pemerintah, mulai di tingkat desa hingga kabupaten. Berkat kerja kerasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Kabupaten Purbalingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya.

"Alhamdulillah Purbalingga bisa mempertahankan opini WTP. Ini patut disyukuri dan harus dipertahankan di waktu yang akan datang," katanya.(Gn/Prokopim)