Kepala OPD Wajib Ciptakan Lompatan Besar untuk Sukseskan Program Prioritas Gubernur dan Wagub

WARTA ANDALAS, NENFKULU - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai jiwa leadership yang kuat. Serta memiliki semangat berinovasi dan membuat lompatan besar untuk mensukseskan program-program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur memajukan Provinsi Bengkulu.

“Tidak ada lagi pimpinan OPD bekerja seperti biasa. Harus betul- betul melakukan lompatan. Artinya harus menggerakkan seluruh komponen di lingkungan OPD-nya. Ini akan kita evaluasi setiap 3 bulan,” tegas Gubernur Rohidin pada acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2022, Rabu (26/01/2022).

Sebanyak 13 Pejabat Sekretariat Daerah dan 35 Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon II. Kegiatan ini dilakukan guna memastikan kinerja maksimal dari para Kepala OPD dan Biro dalam mendukung target dan program - program prioritas Provinsi Bengkulu.

Baca Lainnya :

• Kamsiwal, Lulusan BLK Sawahlunto Ini Sukses Buka Bengkel Motor
• Cek Kesiapsiagaan Prajurit, Kasad Gelar Pasukan di Monas
• Polda Kalbar Kembali Amankan 5 Pelaku Kasus Curanmor, 3 Diantarannya Residivis
• Diduga Kecewa Janji Politik, Oknum ASN Lempar Bom di Depan Pendopo Bupati
• Forkopimda Koordinasikan Kesiapan Pilkades dan Tahapan Pemilu Serentak

“Kita melakukan penandatanganan kinerja karena ada target dalam bentuk RPJM. Kemudian target OPD, termasuk arahan program prioritas sehingga masing - masing OPD itu akan terukur. Dia bekerja atau tidak, kuantifikasi angkanya ada,” jelas Gubernur Rohidin.

Ditambahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri bahwa Perjanjian Kinerja pada tahun ini cukup berbeda dibanding pada tahun sebelumnya. Di mana pada tahun ini lebih dijabarkan dan spesifik sesuai dengan visi - misi, RPJMD, RKPD, lalu masuk ke dalam kegiatan. Di mana ada 4 kategori yang akan menjadi penilaian dalam Perjanjian Kinerja ini.

“Ada 4 kategori yang kita nilai. Ada tugas pokok, program khusus Gubernur, lalu ada program - program bersama yang sifatnya program nasional yang ada di daerah. Nanti akan dilakukan perengkingan, pengawasan langsung dan evaluasi oleh pemerintah pusat ini juga masuk target,” jelas Hamka. (er)