Firli Bahruri Minta Kepala Daerah Bersinergi Berantas Korupsi

WARTA ANDALAS, PURBALINGGA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di wilayah Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah-III KPK RI yang terdiri dari 6 provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Road to Hakordia dilaksanakan dalam rangka menyambut peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember mendatang. Kegiatan ini berlangsung di Kota Surabaya selama dua hari yaitu pada 1-2 Desember 2022 di Alun-alun Surabaya. Sementara untuk pembukaannya dilakukan di Gedung Negara Grahadi pada 1 Desember.

Sekretaris Daerah (Sekda) Purbalingga Herni Sulasti menghadiri acara pembukaan Road Hakordia secara virtual dari Ruang Rapat Bupati, Kamis (1/12/22). Saat mengikuti pertemuan tersebut, Sekda Herni Sulasti didampingi Asisten Administrasi Umum Budi Susetyono, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Siswanto, serta sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Baca Lainnya :

• Lapake Mane Brebes, Studi Tiru ke Dinkopukm Purbalingga
• Perkembangan Media Pesan dari Masa ke Masa
• Undang DP dan Kementrian Terkait, Pengurus DPP IMO Idonesia Segera Dilantik
• Pemko Berikan Subsidi Harga Kedelai Bagi 86 Pengusaha Tahu dan Tempe
• HUT Korpri ke-51, Wako Ajak ASN Ciptakan Inovasi

Dalam Sambutannya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri menyampaikan Road to Hakordia tahun ini mengambil tema Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi.

“Kalimat ini bukan hanya sebuah slogan, tapi mari kita maknai sebagai kekuatan dan sumberdaya penggerak energi kita untuk melawan korupsi,” katanya.

Tema ini, lanjut Firli, memiliki arti pemberantasan korupsi tidak bisa kita lakukan sendiri tetapi seluruh kementerian/lembaga (KL), pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat harus bersinergi mengerahkan seluruh kekuatan dan sumberdaya nya untuk melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi.

“Saya sangat berharap kepada Gubernur, Bupati, Walikota supaya melaksanakan tugas untuk memastikan tatakelola pemerintahan berjalan dengan baik. Untuk memastikan bahwa setiap tahapan manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan termasuk juga didalam pengesahan anggaran harus dipastikan tidak terjadi intrik-intrik ataupun praktek-praktek korupsi,” pungkasnya. (DHS/Kominfo)