Propemperda 2020, Disetujui Oleh DPRD Kota Padang Panjang
Parlementaria DPRD Kota Padang Panjang

By Administrator 09 Sep 2020, 08:15:39 WIB Pariwara
Propemperda 2020, Disetujui Oleh DPRD Kota Padang Panjang

Akhirnya, setelah Dilakukanya pembahasan yang Alot oleh Bapemperda DPRD Kota Padang Panjang, hal hasil, Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah  (Propemperda )Kota Padang Panjang Tahun 2020, disetujui.


Di gedung DPRD setempat, Senin (7/9/2020), persetujuan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Mardiansyah pada acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang dalam rangka penetapan perubahan Propemperda Kota Padang Panjang 2020.

Baca Lainnya :

Sebab, menurut pimpinan rapat paripurna Mardiansyah, salah satu fungsi DPRD adalah pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan dengan cara menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Walikota.


Dikatakan, semuanya itu sudah diatur berdasarkan pasal 3 peraturan DPRD Kota Padang Panjang  nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kota Padang Panjang," terang Mardiansyah sembari mengatakan, sedangkan penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

"Sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," tutur politisi PAN ini.


Rapat Paripurna ini, dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar dan Imbral, Walikota Padang Panjang Fadly Amran yang didampingi Wawako Asrul, Forum Komikasi Pimpinan Daerah ( Forkopimda ), Sekretaris Derah Sonny Budaya Putera dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Usai pembukaan rapat oleh ketua DPRD Mardiansyah, dilanjutkan dengan penyampaian Rancangan Perubahan Program Pembentukan Perda Kota Padang Panjang Tahun 2020 oleh Badan Pembentukan Perda  DPRD Kota Padang Panjang.


Erizal Ketua Bapemperda mengatakan, rumusan perda bersumber pada hasil Rapat Internal Bapemperda DPRD Kota Padang Panjang, serta rapat kerja Bapemperda dengan Bagian Hukum Setdako Padang Panjang selaku Tim penyusun Ranperda Pemerintah Daerah dan OPD Pemrakarsa Ranperda Tahun 2020.

Proses pembahasan dimulai dalam rangka menindaklanjuti surat Walikota Padang Panjang Nomor : 188/19/Hukum-PP/VII-2020, tanggal 14 Juli 2020 perihal  Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah  (Propemperda), "Perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2020 ini disusun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui akselerasi pembangunan industri yang lebih cepat serta akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja untuk perwujudan industri yang bernilai tambah," terang Erizal.


Lanjutnya, pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah, kemudian undang-undang mengatur bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Berdasarkan hasil rapat pembahasan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah pada tanggal 27 Juli 2020 disepakati rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah diantaranya ketentraman dan ketertiban umum, lahan pertanian dan pangan berkelanjutan, cadangan pangan.

Kemudian rencana induk pembangunan kepariwisataan, pengelolaan pendidikan, pengelolaan nagari dalam tatanan kota, perusahaan umum daerah air umum, perubahan atas perda nomor 2 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah kota Padang Panjang tahun 2012-2032 dan rencana pembangunan industri kota Padang Panjang tahun 2019-2039.


" Dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah Kota Padang Panjang antara pemerintah daerah dan DPRD kota Padang Panjang dapat memuat ranperda kumulatif terbuka," tambah Erizal.

Dikatakan Erizal, judul ranperda kumulatif  antara lain ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 dan ranperda tentang APBD tahun anggaran 2021.  (Adv/ARB)





Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Kanan 1 - Iklan Sidebar

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Kanan 2 - Iklan Sidebar