Pemkab - DPRD Agam Sepakati KUPA PPAS-P APBD Tahun 2020

By Administrator 24 Sep 2020, 18:59:14 WIB Agam
Pemkab - DPRD Agam Sepakati KUPA PPAS-P APBD Tahun 2020

WARTA ANDALAS, AGAM - Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria, Dt Tumangguang Putiah, menandatangani nota kesepakatan antara Pemkab Agam dengan DPRD, tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Penandatanganan ini, dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD Agam, Kamis (24/9), di Aula Kantor DPRD Agam, dipimpin oleh Ketua DPRD Agam Novi Irwan, didampingi Wakil Ketua DPRD, Marga Indra Putra dan Irfan Amran. Dihadiri Sekda Agam Martiaswanto, Kepala OPD, Forkopimda dan lainnya.

Sebelum penandatanganan, Sekretaris DPRD Agam, Indra, menyampaikan nota kesepakatan KUPA PPAS-P APBD Tahun 2020.

Baca Lainnya :

“Dalam penyusunan APBD-P 2020, diperlukan KUPA APBD 2020 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemda, untuk dijadikan dasar penyusunan PPAS Perubahan APBD 2020,” ujarnya.

Lebih lanjut, Indra menyampaikan, PPAS perubahan APBD 2020, yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan prioritas belanja daerah, perubahan plafon anggaran sementara per urusan dan OPD, perubahan program dan kegiatan, serta belanja tidak langsung, dan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2020.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan KUPA PPAS-P APBD 2020

“Meski dalam situasi pandemi Covid-19, namun Pemkab Agam bersama DPRD tetap fokus dan berkomitmen untuk menyelesaikan agenda daerah di tahun 2020,” ujarnya.

Lebih lanjut Trinda Farhan Satria mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa kita tetap memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berharap, beberapa capaian kinerja pembangunan yang telah kita wujudkan dalam beberapa tahun terakhir dapat dipertahankan, meskipun dalam situasi keuangan daerah yang sangat terbatas akibat pendemi Covid-19,” ungkapnya.

KUPA PPAS-P APBD 2020 yang telah disepakati tersebut, akan menjadi pedoman oleh Pemda dan DPRD dalam menyusun APBD Perubahan 2020.

Pada prinsipnya, Trinda Farhan Satria menjelaskan, KUPA dilakukan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga defisit anggaran pada APBD awal harus balance dengan APBD perubahan tahun 2020.

“Oleh karena itu, kepada seluruh Kepala OPD agar dapat memahami kondisi keuangan daerah, dan berkomitmen pada kebijakan yang telah disepakati dengan DPRD” jelasnya. (HR/amc)





Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Kanan 1 - Iklan Sidebar

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Youtube dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Kanan 2 - Iklan Sidebar