Menko Polhukam Panggil 4 institusi terkait Joko Tjandra

WARTA ANDALAS, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD akan segera memanggil 4 institusi untuk meminta laporan perkembangan kasus buronan kelas kakap, Joko S Tjandra. Hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam Selasa (7/7) di Kantor Kemenko Polhukam.   

Empat institusi yang akan dipanggil adalah Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementeri Dalam Negeri. Pemanggilan tersebut untuk mengetahui perkembangan dari upaya pengejaran terhadap DPO Joko Tjandra. 

“Belum ada laporan, tapi dalam waktu dekat ini akan memanggil 4 institusi yaitu Kemendagri, mengenai kependudukan, Kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait penegakan hukum dan keamanan, juga Menkumham terkait imigrasi-nya. Kita akan kordinasi," Ujar Mahfud MD. 

Baca Lainnya :

• Kwarda Bali Angkat Kakak Beradik di Banjar Panca Dharma Jadi Keluarga Asuh
• Pengurus Dharma Wanita Persatuan Sumatera Barat Dikukuhkan Secara Online
• Pemprov Sumbar Beri Perhatian UMKM Akibat Dampak Virus Corona
• PHBI Sumbar Akan Selenggarakan Sholat Idul Adha 1441 H
• Refleksi Satu Tahun Warisan Dunia, Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto

Ia melanjutkan bahwa masyarakat perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penangkapan DPO Joko Tjandra,  sehingga tidak memunculkan kecurigaan. 

“Di dalam negara demokrasi itu masyarakat harus tahu semua proses-proses yang tidak akan menyebabkan terbongkarnya rahasia sehingga seseorang bisa tambah lari. Semua proses harus terbuka dan disoroti masyaraka,”  tambah Menko Polhukam.

Joko Tjandra  menjadi buron kasus Cessie Bank Bali sejak tahun 2009. Ia diketahui masuk ke Indonesia baru-baru ini dan sempat mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  Menko Polhukam telah memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menangkap Joko Tjandra. (Imo)