Kemenko Polhukam Luncurkan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia

WARTA ANDALAS, JAKARTA - Salah satu kesimpulan dari capaian dan tren Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2009 -2019, antara lain terkait kebebasan sipil, capaian IDI mengindikasikan bahwa dua dasawarsa setelah Reformasi bangsa Indonesia hidup dalam iklim kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi yang baik.

Ini bukan berarti hambatan dan insiden-insiden tindak kekerasan, baik dari aparat ke masyarakat maupun dari masyarakat ke masyarakat tidak ada. Hambatan-hambatan terkait hal ini masih ada, namun jumlah dan sebarannya di seluruh provinsi relatif kecil. Persoalan dalam kebebasan sipil di Indonesia lebih terkait dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul serta berserikat.

Demikian salah satu petikan kesimpulan dalam IDI yang hari ini Selasa (24/11) diluncurkan oleh Kemenko Polhukam bekerjasama dengan Kemendagri, Bappenas dan BPS.

Baca Lainnya :

• Tim Penilai Kompetensi Transparansi Dana Desa Sumbar Kunjungi Agam
• Ada Pungli?, Lapor ke Rumah Aspirasi
• Tingkatkan Kerjasama, Pangdam XII/Tpr Terima Silaturahmi Kepala BBPOM Pontianak
• Dandim 1417/Kendari Apresiasi Prajurit Berprestasi
• Yessy Melania, SE., Anggota MPR RI Fraksi Partai NasDem Gelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Menko Polhukam Mahfud MD dalam kesempatan ini menyatakan, kinerja demokrasi Indonesia sebagaimana diulas dalam Buku IDI 2019, menunjukkan capaian sebesar 74,92 atau mengalami kenaikan sebesar 2,53 poin bila dibandingkan dengan capaian IDI 2018 sebesar 72,39 (masih dalam kategori “Sedang”, skor 60-80).

Dalam kesempatan ini Menko Polhukam Mahfud MD mengutip pendapat Clifford Geertz, bahwa Demokrasi sering menghadapkan dua hal yang sama-sama diperlukan tetapi bertentangan.

"Indonesia misalnya, membutuhkan demokrasi karena disini masyarakatnya sangat majemuk, plural begitu banyak, sehingga aspirasi harus dikontestasikan ke demokrasi. Tapi di saat yang sama, Indoensia itu menghendaki integrasi, integrasi itu keutuhan agar tidak pecah, ujar Mahfud MD.

Problemnya, lanjut Mahfud, demokrasi menuntut kebebasan, sedangkan integrasi itu menuntut pemaksaan agar orang tetap bersatu.

"Pemerintah itu dituntut untuk mengatur keseimbangan, bagaimana demokrasi ini bisa tumbuh dengan baik tapi negara ini juga terjaga dengan baik. Disitulah perlu kearifan kita bersama untuk selalu mendewasan diri," pungkas Mahfud.

Sementara itu, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Purnomo Sidi berharap, buku Indeks Demokrasi Indonesia dapat mendukung kinerja pemerintah daerah.

"Diharapkan buku Indeks Demokrasi Indonesia ini, dapat dimanfaatkan  dapat dimanfaatkan provinsi dalam mendukung program pembangunan bidang demokrasi dan politik di daerah," ujar Purnomo Sidi. (imo)