Implikasi Negatif Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Terhadap Penjaminan Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Korupsi sebagai extraordinary crime jelas-jelas berdampak negatif terhadap penjaminan hak asasi manusia secara keseluruhan–sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta hak-hak lain yang kemudian menggarisbawahi sifat hak asasi manusia yang tak terpisahkan dan saling berimplikasi satu sama lain.

Dampak terhadap perwujudan hak asasi manusia yang murni tergantung pada tingkat perbedaan bentuk, jenis, serta tingkatan dari korupsi itu sendiri. Hal tersebut secara langsung mempengaruhi implementasi hak asasi manusia dengan secara umum menghambat aktualisasi dan tindakan aktif serta preventif yang coba untuk diupayakan.

Baca Lainnya :

• Polda Kalbar Beri Dukungan Psikososial Anak Terdampak Covid-19
• Pemprov Bengkulu Antisipasi Fenomena La Nina
• Atlet PON Sumbar Asal Sawahlunto Diarak Keliling Kota dan Terima Reward
• RAPI Purbalingga Memiliki Sub Kegiatan Sosial
• Waspadai Dampak La Nina, Purbalingga Mulai Siaga Bencana

Korupsi di ruang publik dan privat dan hasilnya tidak terbatas dalam batas-batas negara, juga tidak berdampak pada hak asasi manusia. Ini biasanya mengalihkan dana dari anggaran negara yang seharusnya didedikasikan untuk pemajuan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hal ini melemahkan kewajiban hak asasi manusia suatu Negara untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk realisasi progresif dari hak-hak yang diakui dalam pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Korupsi jelas jelas merusak kredibilitas suatu lembaga atau instansi tidak peduli itu pemerintah ataupun swasta, sehingga secara langsung menggerogoti legitimasi rezim berkuasa yang pada akhirnya berujung pada dekadensi dukungan dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan pemerintah.

Korupsi secara aktif berkontribusi pada menurunnya kemampuan negara dalam upayanya melindungi dan memenuhi kewajiban hak asasi manusia terhadap warga negara seperti peningkatan pelayanan publik yang relevan, peradilan yang adil dan objektif, penegakan hukum yang fair, kesehatan, pendidikan, hingga layanan sosial sekalipun.

Bisa dikatakan bahwa ketika korupsi sudah mengorupsi suatu negara dan sistem hukum serta pemerintahannya, aspek aspek seperti penegakan hukum, reformasi, dan administrasi publik yang adil akan terhalang oleh tindakan terstruktur, sistematis dan masif dari ASN, politisi, hakim, pengacara, jaksa, atau polisi yang korup.

Lantas, pertanyaan besar yang muncul atas permasalahan yang kompleks ini adalah dampak seperti apa yang akan timbul terlebih pada bagian-bagian yang rentan akan realitas sosial seperti anak-anak, perempuan, orangtua, masyarakat adat, dan lainnya. Kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan orang-orang yang rentan menderita secara tidak proporsional dari korupsi. Mereka seringkali lebih bergantung pada layanan publik dan barang publik dan memiliki sarana yang terbatas atau tidak ada sama sekali untuk mencari layanan swasta alternatif. Sektor masyarakat yang kurang beruntung biasanya memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berpartisipasi secara berarti dalam desain dan implementasi kebijakan dan program publik. Mereka sering kekurangan sumber daya dan pengetahuan untuk mencari ganti rugi dan pemulihan.

Studi terbaru juga menunjukkan korelasi yang kuat antara korupsi, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Literatur cenderung setuju bahwa segmen penduduk termiskin adalah mereka yang paling menderita akibat korupsi, karena mereka cenderung lebih rentan terhadap suap pemerasan dan jumlah suap mewakili bagian yang lebih tinggi dari pendapatan mereka.

Pembahasan

Prinsip dan institusi hak asasi manusia adalah suatu komponen penting dari strategi anti korupsi yang berhasil dan berkelanjutan. Upaya penerapan sikap dan kaidah kaidah anti korupsi akan lebih efektif jika kita dan sistem yang ada terlebih implementasi yang dilakukan oleh pemerintah, memfokuskan permasalahan kasus korupsi sebagai perspektif problematika yang sistemik dan masif daripada hanya melihatnya sebagai output tindakan oknum, individual, yang penyelesaiannya berpusat pada pemberantasan normatif semata. Pendekatan yang menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan dasar terhadap kasus korupsi tentunya membutuhkan strategi yang komprehensif untuk inisiasi dan eksekusi institusi yang efektif, undang-undang yang secara hukum dan segala aspek bersesuaian, tata pemerintahan yang baik, hingga partisipasi dari semua pemangku kebijakan.

Peninggian hak asasi manusia terhadap kampanye anti korupsi berarti menempatkan hak dan tuntutan hak asasi manusia secara universal terhadap setiap lapisan dan setiap individu manusia tanpa terkecuali sebagai 'pemegang hak' secara absolut dan negara 'mengemban tugas' berupa kebijakannya untuk kemudian mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia termasuk jaminan tidak adanya aktivitas yang berbau diskriminasi, hingga menjamin bahwa segala bentuk partisipasi dapat tersalurkan, menjunjung tinggi akuntabilitas, bersifat transparan, dan secara political will melakukan supremasi terhadap hukum yang ada dan yang akan diterapkan.

Selain hak asasi manusia berperan sebagai subjek yang akan kita selamatkan dalam segala upaya melawan korupsi, hak asasi manusia pun juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam pemberantasan korupsi itu sendiri. Hak-hak tersebut dapat berupa hak untuk memperoleh informasi, kebebasan berekspresi, berkumpul, berpendapat, dan berserikat, peradilan yang objektif dan independen, serta partisipasi aktif publik dalam formulasi kebijakan.

Pendekatan terhadap permasalahan korupsi yang didasarkan atas penegakan hak asasi manusia jelas membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi jauh lebih efektif dan berkelanjutan terhadap kasus kasus yang berbagai macam rupanya. Hal tersebut di waktu yang bersamaan membantu kita dalam mengidentifikasi sebenarnya siapa saja yang dirugikan atas tindakan korupsi, siapa yang memiliki kewajiban khusus untuk menangani praktik korupsi, bagaimana merancang tindakan reparatif, serta melalui hak asasi manusia itu sendiri yang bersifat global dan universal.

Sudah saatnya lembaga negara dan institusi internasional terkait pemberantasan kasus korupsi mempertimbangkan upaya-upaya yang menitikberatkan pada usaha yang bersifat sistematis terhadap korupsi dan kaitannya dengan hak asasi manusia terlebih program struktural yang mengesampingkan asumsi bahwa korupsi merupakan masalah yang terbatas pada individual saja dan hanya berdampak pada keuangan negara secara sempit.

Sudah semestinya lembaga pemberantas korupsi nasional, internasional, serta negara secara keseluruhan mempertimbangkan untuk memberikan perhatian khusus pada bagaimana korupsi secara nyata mempengaruhi hak asasi manusia.

Opini, pendapat, serta evidence yang disampaikan baik atas nama individu atau kelompok yang mengaku sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh korupsi sudah saatnya harus dipertimbangkan dengan mengesampingkan opini bahwa hal tersebut hanya berujung pada penyelesaian normatif yang terkesan seremonial, mengingat tingginya tingkat kesulitan untuk memberikan bukti yang relevan dengan pendekatan hubungan sebab akibat antara korupsi dan pembelaan hak asasi manusia.

Kesimpulan

Sudah seharusnya, setiap pihak yang turut serta dalam penguatan fundamental integritas dan sikap anti korupsi memberi pertimbangan untuk kemudian mengadopsi komentar umum tentang korupsi dan hak asasi manusia tanpa sedikitpun melihatnya sebagai suatu yang idealis dan tak substantif.

Menyelaraskan upaya anti korupsi dengan pemajuan dan perlindungan HAM berpotensi menciptakan sinergi dan keuntungan yang bersifat timbal balik. Kita memerlukan peningkatan sinergitas antara upaya pemerintah untuk mengimplementasikan aksi aksi yang menentang extraordinary crime korupsi, dan hak asasi manusia secara internasional dan terstruktur. Hal ini tentu membutuhkan penguatan koherensi kebijakan dan kolaborasi antara proses antar pemerintah dan masyarakat sipil secara total dan berkepercayaan satu sama lain.

Hanif Restian Pratikno

Universitas Andalas

2021