Bireuen Termasuk Zone Merah Pelayanan Publik?

WARTAANDALAS, BIREUEN -  Berdasarkan hasil Survey Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada 2019, masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang masuk dalam wilayah zona merah termasuk salah satunya zone merah adalah Kabupaten Bireuen.

Survey yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Aceh  pada 2019 adalah Kota Sabang, Kabupaten Gayo Lues, Bireuen, Aceh Tenggara, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Selatan,Nagan Raya dan Aceh Jaya. Hasil survey Ombudsman RI Perwakilan Aceh mengatakan 4 Kabupaten dinyatakan masuk dalam zona merah salah satunya Kabupaten Bireuen.

Terkait masalah tersebut, Plt Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani, SH,M.Si, kepada wartawan menyampaikan bahwa Bireuen salah satu Kabupaten Zone Merah tentunya akan kita evaluasi untuk memperbaiki ke depannya.

Baca Lainnya :

• Petugas Pertamanan Agam Olah Potongan Pohon Pelindung Jadi Perabotan
• Sepanjang 2019, Baznas Agam Salurkan Rp 10 Miliar Pada 12.684 Mustahik
• Bupati Bantu MTs Maarif NU 05 Majasari
• Pembangunan Dam Terbengkalai, SMPN 28 Sijunjung Terancam Terban
• Ekspor ke Malaysia, PT Garam Bidik Pasar Asia Tenggara

“ Dengan adanya penilaian tentunya akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh SKPK agar system sistem pelayanan publik perlu ditingkatkan kembali sehingga lebih baik,” katanya.

Muzakkar mengakui ada beberapa kendala pelayanan di jajaraan Pemkab Bireuen yang tidak maksimal seperti yang diharapkan. Dan hal itu akibat masalah sarana dan prasarana perkantoran .

Sebagai contoh di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), ruang pelayanan masih sempit dan sangat terbatas sedangkan setiap hari petugas harus melayani ratusan masyarakat untuk mengurus keperluan kependudukan. Dan insyaallah ke depan ini segera melakukan pembenahan, sehingga kantor itu benar-benar optimal pelayanannya.

Menurut Muzakkar, selain akan dilakukan evaluasi SKPK, juga segera mengevaluasi kinerja aparatur yang berperan dan fokus pada pelayanan publik, terutama di Kantor Pemerintahan Bireuen.

 “ Kita juga berharap dengan adanya masukan ini, akan terus berbenah menyusul pengisian SKPK baru yang telah diajukan ke pusat, tentunya pelayanan publik itu harus terpenuhi  dengan maksimal,” tandasnya.

Selain itu Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr Taqwaddin saat penyampaian laporan hasil Survey Kepatuhan di Kantor Ombudsman Aceh menyebut bentuk pelayanan yang di survey yaitu standar pelayanan yang terpampang atau tanggible di dalam kantor.

Dr Taqwaddin mengatakan bahwa penyampaian laporan hasil Survey di hadiri oleh Walikota Sabang Nazaruddin,  Wakil Bupati Aceh Jaya Tgk Yusri dan Kamarsyah mewakili Pemkab Aceh Selatan serta beberapa Kepala Dinas dari Kabupaten/Kota.

Pada saat menyampaikan laporan hasil Survey Kepatuhan kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan di Kantor Ombudsman Aceh, Dr Taqwaddin mengatakan masih ada beberapa daerah yang kelengkapan standar pelayanan kurang.

" Bahkan ada Kabupaten/Kota di Aceh yang status tingkat kepatuhan masuk zona merah," ungkap Asisten Penanggung Jawab kegiatan survey Ombudsman 2019, Ayu Parmawati Putri pada saat paparan di depan para pimpinan daerah. (Suherman Amin)