Opini

Oleh: Hendra Idris

Yah,! Anggaran Tahun Kemaren, Dibayarnya Sekarang

Warta Andalas | Senin, 08 Januari 2018 - 19:19:49 WIB | dibaca: 429 pembaca

Pemerintah Kota Sawahlunto mempunyai hutang dari penundaan pembayaran sejumlah paket pekerjaan kepada pihak rekanan. Ini baru pertama terjadi APBD 2017 terhutang dan  menjadi beban APBD 2018. 

Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Sawahlunto, sebanyak 13 kegiatan senilai Rp 8,7 milyar belum dibayar kepada rekanan, padahal pekerjaan telah rampung 100 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto, Buyung Lapau mengatakan, untuk menutup defisit APBD  2017 maka akan terjadi  pergeseran kegiatan di Dinas terkait dengan jumlah nilai kegiatan yang sama di tahun anggaran 2018

Buyung Lapau mengatakan, total penundaan pembayaran secara  keseluruhan berjumlah Rp 9,2 milyar 

"Pergeseran diperbolehkan, ada  aturannya, kemungkinan hari ini keluar Perwakonya. Sedangkan untuk DPRD sifatnya hanya laporan, " kata Buyung Lapau, di ruang rapat  DPRD Sawahlunto, Senin (8/1).

Buyung Lapau  tidak dapat menyembunyikan ketegangan dari raut wajahnya, ketika ia dimintakan penjelasan terkait penundaan pembayaran hak rekanan. Meski begitu, Buyung tetap tenang menjawab pertanyaan pertanyaan anggota dewan dengan dalil aturan yang ia yakini.

Kegiatan sosialisasi pembayaran non tunai antara BPKAD dengan DPRD telah  menyerempet soal jebolnya APBD 2017 dan menjadi beban APBD 2018. 

Yunasril dari Fraksi Demokrat bertanya dan meminta penjelasan Buyung Lapau sebab terjadinya tunda bayar. Yunasril mengaku, kejadian ini baru ia ketahui setelah membaca media sosial

" Ini baru pertama kejadian di Sawahlunto. Saya akan pelajari aturannya, seperti yang dikatakan Pak Boy, apakah ini cukup dengan Perwako saja?" tanya Yunasril

Direktur PT Swarnabumi, Hadirman mengakui  kegiatan pekerjaan penataan Simpang Muaro Kalaban belum dilunasi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Dinas PUPR. Dari total paket senilai Rp 4,2 milyar tersebut, Pemko masih terhutang sebesar Rp 663 juta.

" Iya, belum dibayar sisanya sekitar itulah, janjinya dibayar tanggal 8 ini," ujar Hadirman saat dikonfirmasi

Sementara itu, pemerhati kota Sawahlunto, Azwaldi Ekana mengaku  prihatin dengan kejadian tunda bayar hak rekanan padahal pekerjaan telah PHO 100 persen.

" Sudah 30 tahun saya di Sawahlunto, baru ini kejadian APBD jebol. Berarti cadangan deposito juga habis," kritik  Azwaldi

Menurutnya, APBD 2017 ada indikasi kegiatan kegiatan yang naik ditengah jalan yang tidak sesuai dengan mata anggaran dan kode rekening.

" Kegiatan yang tidak di bayar ini,  kan,  ada kode rekeningnya. Uangnya mana? Kok tidak ada?" Tanya Al.

Menurut Azwaldi, sistem pengelolaan keuangan daerah tidak mengacu pada standar akuntansi yang benar. Ia mengatakan, pergeseran anggaran dan perhitungan defisit harusnya selesai dibahas di perubahan anggaran. (**)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)