Solok

Wawako Solok Minta Pelaku Usaha Untuk Segera Urus Izin

Warta Andalas | Senin, 27 Maret 2017 - 19:25:50 WIB | dibaca: 196 pembaca

WARTA ANDALAS, SOLOK - Wakil Walikota Solok Reiner, ST, Dt. Intan Batuah, Senin (27/3) dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penyakit Masyarakat, dihadapkan pelaku usaha yang bergerak dalam usaha kafe, restaurant, hotel, dan usaha lainnya meminta untuk segera mengurus izin sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Solok. 

Reiner, meminta setiap pelaku usaha tersebut diatas untuk mengurus izin usaha yang mereka geluti sebelum tanggal 19 Juli 2017, dimana dalam tenggat waktu yang ditetapkan tersebut setiap pelaku usaha yang tidak mengurus izin usahanya, bukan merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Solok. Perlindungan secara hukum dari pemerintah Kota Solok tidak didapatkan para pelaku usaha jika usaha yang dimiliki tidak memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Solok.

Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penyakit Masyarakat disebutkan Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat serta tata krama kesopanan.

Artinya setiap usaha atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan maksiat, seperti menjual/ menyediakan minuman keras, menyediakan atau memfasilitasi perbuatan/usaha yang mengarah pada maksiat/zina sangat dilarang oleh pemerintah Kota Solok.

“Tidak ada tempat bagi pelaku maksiat di Kota Solok, baik itu yang berbuat ataupun yang memfasilitasinya karena bagaimanapun juga masyarakat Kota Solok tidak ingin generasi Kota Solok rusak akibat perbuatan kita dan membiarkan hal itu terjadi” Kata Reiner.”jika sebelum tenggat waktu yang ditetapkan masih ada yang belum mengurus izin, pemko akan mengambil tindakan tegas” Tambahnya.

Sementara, salah seorang pelaku usaha, Us, mengeluhkan tidak jelasnya poin-poin dalam perda yang mengatakan usaha apa saja yang dilarang dan masuk kategori penyakit masyarakat. Kemudian pelaku usaha minta Wawako untuk mempermudah izin usaha dan memberikan klarifikasi izin apa saja yang diurus. (Zulfikar)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)