Opini

Oleh: Risko Mardianto, SH

Wartawan, Pers dan Media Online

Warta Andalas | Minggu, 24 Desember 2017 - 20:37:01 WIB | dibaca: 387 pembaca

Kehidupan di dunia pers merupakan suatu tantangan dan keberuntungan bagi setiap insan pers. Katakanlah itu reporter atau wartawan (jurnalis,-red) hingga posisi tertinggi yakni pimpinan redaksi suatu media (baik cetak maupun online). Hidup didunia pers dituntut untuk profesional, beretika dan taat aturan namun dengan bergabung di dunia yang satu ini setiap insan pers ditantang untuk berpacu dengan waktu.

Dilapangan, saat melakukan kegiatan jurnalistik, banyak diantara wartawan yang mengejar narasumber tanpa mengenal lelah meskipun tidak selalu mendapatkan rupiah. Hal ini dikarenakan masih banyak perilaku oknum yang menolak kerjasama dengan media massa hingga publikasi informasi publik kerapkali terlambat diketahui publik. Kemudian, aturan Dewan Pers tentang uji kompetensi wartawan yang menyulitkan insan pers untuk ikut serta berkompetisi.

Secara peraturan, Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memberikan kebebasan wartawan untuk memilih organisasinya. Tapi oleh Dewan Pers saat ini hanya ada 3 organisasi yang di akui yaitu IJTI, PWI dan AJI. Lalu, bagaimana dengan wartawan yang tergabung dalam wadah IPJI, PWRI, KWRI, IMO, IWO dan SMSI serta yang lain. Padahal secara hukum, organisasi itu memiliki pengesahan Kemenkumham Republik Indonesia. Hasilnya, adanya intimidasi terhadap wartawan seperti terjadi belakangan ini.

Baru-baru ini ada kabar bahwa Sektretariat DPRD Kota Payakumbuh Prov. Sumbar menolak kerjasama dari wartawan media online. Beberapa waktu lalu, ada wartawan LKBN Antara di aniaya oleh oknum Brimob di Arena Jakarta Convention Center (JCC) saat melakukan kegiatan jurnalistik di Arena Kejuaraan Bulutangkis Terbuka 2017. Kemudian, awal Desember 2017 di Papua seorang wartawan OkeZone.com juga mengalami hal serupa, oknum polisi diduga menganiaya wartawan itu hingga Kapolres Mimika AKBP. Victor Macbon meminta maaf pada awak media disana. Miris dan memalukan !

Sepanjang Tahun 2017, menurut informasi data AJI hingga bulan Mei 2017 terdapat 23 kekerasan terhadap wartawan. Hal ini membuktikan bahwa kehidupan pers saat ini memang sangat menantang, baik dari sisi ekonomi maupun sisi hukum. Sudahlah belum tentu dapat rupiah, persoalan selesai dengan permintaan maaf. Akantetapi belum terdengar ada pengampunan terhadap wartawan jika salah menulis berita dengan jalan meminta maaf pada pihak yang diberitakan.

Entah atas dasar apa wartawan media online ditolak untuk bekerjasama oleh unsur penyelenggara pemerintahan, meskipun anggaran pemerintah setiap tahunnya selalu menganggarkan biaya publikasi baik berupa iklan maupun pariwara. Pasca penolakan, tentu ini merupakan pukulan bagi insan pers yang tergabung di media online. Bayangkan, jika nanti wartawan media online didaerah lain juga ditolak meskipun media tempat wartawan online itu memiliki legalitas yang jelas serta media yang rutin terbit.

Beberapa waktu lalu, Kabiro Humas Pemprov. Sumbar Jasman Rizal kepada penulis mengungkapkan bahwa publikasi untuk media online di lingkungan Pemprov. Sumbar harus melampirkan legalitas perusahaan berupa Akta Pendirian, Bukti Terdaftar di Dewan Pers, Surat Kemenkumham, SIUP, TDP, NPWP, hingga No. Rekening yang digunakan media online agar dapat dibayat Rp.500 Ribu per berita. Ketika penulis bertanya apa alasannya, Jasman Rizal yang pernah menjabat sebagai Camat Bukit Sundi Kab. Solok itu mengatakan sejak lama telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat. Ketika ditanyakan lebih jauh soal Pergub itu, Jasman Rizal tidak dapat memperlihatkan ataupun mengirim salinan pergub yang dimaksud. Hasilnya, Jasman Rizal yang sering mengirim rilis berita lewat group dan pesan WhatshApp Messenger serta membagikan ke group facebook Biro Humas Pemprov. Sumbar tetap saja mengirim rilis berita, apakah memang begitu. Entahlah, yang jelas berita media online seringkali disebarnya ke group facebook beranggota ±  3000 orang itu.

Kembali kepada wartawan media online, baik berita maupun etika serta aturan yang melekat adalah sama dengan wartawan dari media cetak yakni UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, KEJ, dan Pedoman Media Siber yang ditandatangani Dewan Pers dan Komunitas Pers 03 Februari 2012 lalu. Tentu mereka yang bekerja di media online memilik hak dan kewajiban yang sama dengan wartawan media cetak.

Akhirnya, sebagai seseorang yang mencintai dunia jurnalistik penulis berharap tidak ada lagi penolakan terhadap wartawan yang dapat menghambat kerja wartawan karna tindakan itu merupakan pelanggaran hukum  yakni melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dengan ancaman pidana penjara 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500 Juta.  (**)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)