Solok

Wako Solok Langgar Permendagri Jika Tetap Angkat Plt. PDAM Dari Pensiunan

Warta Andalas | Selasa, 16 Oktober 2018 - 13:38:58 WIB | dibaca: 438 pembaca

WARTA ANDALAS, SOLOK - Jelas dan terang, tanpa perlu penafsiran lainnya dari Permendagri Nomor 2 Tahun 2007. Dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2007, Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan struktur PDAM, Pasal 10, ayat (1), menyebutkan "Jika Direktur/Direksi PDAM belum bisa ditetapkan disebabkan proses yang belum selesai, kepala daerah dapat mengangkat pejabat sementara dari direksi lama atau pejabat struktural dari internal PDAM", jo ayat (2), " Pejabat sementara dimaksud ayat (1) diangkat oleh kepala daerah", jo ayat (3), "Pengangkatan pejabat sementara, dimaksud ayat (2), diangkat untuk masa tugas enam bulan", jo ayat (3), " Pengangkatan pejabat sementara tanpa melalui pelantikan dan sumpah jabatan".

Untuk diketahui, saat ini, Dirut PDAM Kota Solok, Ridwan, ST, MM, secara sukarela telah mengajukan pengunduran diri kepada Walikota Solok H. Zul Elfian, SH, MSi, Dt. Tianso, dan Ketua Dewan Pengawas/Sekdako Solok, Rusdianto. Informasinya, permohonan Ridwan ini sudah disetujui oleh kedua petinggi daerah Kota Solok ini. Dan saat ini sudah ditunjuk Pelaksana Tugas, atas nama Mulyadi, Kabag Hubungan Pelanggan PDAM Kota Solok, dan Mulyadi sendiri sudah mulai ancar-ancar untuk menjalankan tugasnya sebagai Plt. Dirut PDAM Kota Solok untuk 6 bulan kedepan. Buktinya, beberapa tugas dan kewenangan Dirut PDAM lama sudah mulai dikerjakan bersangkutan. 

Tapi, persoalannya Surat Keputusan Pengangkatan Mulyadi belum ditandatangani Wako Solok dan Ketua Dewan Pengawas. Begitu juga belum ada serah terima jabatan antara Dirut lama dengan Plt. Dirut PDAM. Mulyadi sendiri saat ini sudah pensiun dari PDAM, terhitung bulan Oktober 2018 ini.

Jika pengangkatan Mulyadi tetap dilakukan, berarti Walikota Solok Zul Elfian dan Ketua Dewan Pengawas telah dengan sengaja melanggar Permendagri Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 10, ayat (1), yang sebahagian bunyinya "Dapat mengangkat pejabat lama atau pejabat struktural dari internal PDAM". Artinya, yang dimaksud pejabat struktural yakni pajabat PDAM Kota Solok yang masih aktif dan bukan yang sudah pensiun, dengan masa tugas 6 bulan sampai diangkat Dirut baru. Pengangkatan pejabat baru juga harus melalui hasil seleksi oleh Pansel yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan Dewan Pengawas, serta hasilnya diumumkan ke Publik, termasuk nama-namanya.

Rusdianto, Ketua Dewan Pengawas/Sekdako Solok kala dikonfirmasikan persoalan ini via Wattshap hanya berkomentar " Mantap Komentar adiaaak" tapi tidak mau memberikan penjelasan alasan penunjukan Mulyadi jadi balon Plt. Dirut PDAM Kota Solok. Begitu juga Reiner, ST, MM, Dt. Intan Batuah, belum mau berkomentar banyak karena penunjukan dan pengangkatan dirut PDAM baru kewenangan Walikota Solok dan Ketua Dewan Pengawas.

Dwi Warman, SH, MH, pakar hukum di Padang mengingatkan Walikota Solok H. Zul Elfiab, SH, MSi, Dt. Tianso, dan Ketua Dewan Pengawas, Rusdianto, untuk bertindak hati-hati serta bijak dalam mengambil keputusan terkait pengangkatan Plt. Direktur PDAM Kota Solok. Aturan dalam Permendagri sudah jelas dan terang menyebutkan "Pejabat Struktural". Struktural berarti pejabat yang masih aktif di internal PDAM Kota Solok bukan yang masuk pensiun atau yang sudah pensiun. Begitu juga pengangkatan direktur PDAM baru harus melalui seleksi oleh pansel dan mulai dari pencalonan hingga calon harus dipublikasikan.

Disinilah kejelian seorang Kepala Daerah akan terlihat dalam memahami hukum dan menafsirkannya sesuai kepentingan publik bukan kepentingan politik dan atau tekanan dari siapapun. Hukum tetaplah hukum dan mesti di aplikasikan sesuai perintah hukum. Pengangkatan seseorang dikursi dirut PDAM memang tidak akan terlepas dari persoalan politik, tapi Wako harus jeli ketika mengaplikasikan sebuah aturan. Apalagi dengan mengabaikan ketentuan yang ada di Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tersebut. 





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)