Sawahlunto

Waah!.. Belasan Tahun Jadi Tenaga Sukarela di Sawahlunto, Hanya Bergaji Rp.100 Ribu

Warta Andalas | Selasa, 25 Oktober 2016 - 08:22:38 WIB | dibaca: 1566 pembaca

WARTA ANDALAS, SAWAHLUNTO – Tak kurang dari 40 orang rombongan tenaga honor non PNS yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) Sawahlunto, terdiri dari tenaga suka rela, pegawai tidak tetap (PTT) dan honorer, mendatangi gedung dewan untuk mengadukan nasibnya, Senin (23/10) siang kemarin, sekitar pukul 14.05 WIB.

Pasalnya, 78 orang anggota FHI yang telah masuk dalam daftar kategori K2, belum juga diangkat menjadi PNS atau pun tenaga honor daerah meski telah bertahun bahkan belasan tahun mengabdi.

Ironisnya, masih ada tenaga suka rela yang hingga kini masih bergaji sebesar Rp. 100 ribu perbulan.

Hal itu diungkapkan Ketua FHI Sawahlunto, Roni Okana, ST, didampingi sekertarisnya Tusnawita, S.Pd, dihadapan wakil Ketua DPRD Hasjonni SY, SE, MM serta Ketua Komisi I H. Dasrial Ery, SE, MM dan Ketua Komisi II Deri Asta, SH.

Menurut Roni, di tahun 2010 yang silam, mereka telah didata dan divalidasi oleh BKD dan telah dipublikasikan.

"Dari 142 orang awalnya, tidak ada yang protes menjadi tenaga honorer K2. Sesuai keinginan pemerintah, kami sudah di tes melalui tes ABO. Setelah menunggu hasil, Februari keluar dan menyisakan 79 orang tidak keluar, selebihnya telah menjadi PNS," ungkapnya.

Dari 79 itu, lanjut dia, 1 orang diantaranya telah meninggal dunia, sehingga kini tersisa sebanyak 78 orang yang masih menunggu kejelasan nasibnya.

"Setelah itu, kemudian Pemda memverifikasi lagi oleh BKD dan inspektorat, yang berarti keberadaan kami tidak "bodong", dan datanya  telah sampai ke MENPAN RB. Akan tetapi sampai sekarang belum  ada penyelesaiannya," sebutnya.

Untuk itu, imbuh Roni, kedatangan kami kesini meminta pada DPRD untuk membantu menyelesaikan permasalahan honorer K2 di Sawahlunto ini.

“Sebelumnya kami mendengar bahwa kejelasan kami hanya tinggal menuggu payung hukumnya. Tapi hingga kini masih belum jelas juga,” paparnya.

Sementara itu, Tusnawita menambahkan bahwa perbedaan status PTT dan tenaga konrak dan suka rela di kota ini telah menimbulkan kecemburuan social.

“Dari yang dinyatakan lulus, kami merasakan adanya sedikit kejanggalan dimana hasil tes tidak pernah dipublikasikan.  Padahal kami sama sama mengabdi pada Negara, dan tersebar di seluruh SKPD,” ungkapnya.

Untuk itu, ia berharap seluruh anggota FHI ini dapat diangkat, minimal menjadi honor daerah menjelang ada kepastian dari pusat. Selain itu, seleksi mendatang diharapkan memprioritaskan tenaga honorer K2 yang  sudah mengabdi bertahun tahun dan menjadi solusi terbaik.

Menanggapi hal itu, Hasjoni mengatakan, beberapa tahun terakhir ini  tenaga honor di Sawahlunto mengalir deras, tetapi tenaga honor K2 masih banyak.

“Padahal dalam rapat pembahasan anggaran di DPRD, hal itu kerap disampaikan ke pemerintah kota. Kondisi ini tentu sangat ironis jika dibandingkan dengan alokasi anggaran daerah untuk pegawai non PNS atau kontrak daerah yang mencapai Rp 14,9 milyar, plus Rp 800 juta di penambahan anggaran perubahan tahun 2016, dengan jumlah pegawai tidak tetap sebanyak 1526 orang,” sebut politisi partai Golkar itu.

Sedangkan politisi PDI Perjuangan, Reflizal mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Ia juga mengaku tidak menyangka semua itu bisa terjadi.

Dihadapan rekan anggota dewan lainnya yang hadir, diantaranya Epy Kusnadi, Maya Wulan Sari, Eka Wahyu, Elfia Rita Dewi, Neldaswenti, Joni Warta dan H. Afdhal, ia juga mengecam kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak manusiawi dan tidak berkeadilan. Selain itu, Reflizal juga mengkritik penambahan tenaga kontrak yangdipandangnya hanya  berdasarkan like and dislike, serta penuh dengan muatan politik.

"Saya katakan, ini sudah keterlaluan dan tidak manusiawi. Coba bayangkan, sudah 13 tahun mengabdi hanya dibayar Rp.100 ribu per bulan, sementara banyak yang baru baru langsung diangkat jadi tenaga kontrak daerah," tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut, akhirnya DPRD pun mengambil sikap bahwa  Dewan akan memperjuangkan aspirasi mereka untuk masuk dalam APBD 2017.

Tak hanya itu, Dewan juga sepakat untuk tidak menganggarkan penambahan anggaran tenaga PTT di tahun 2017 dan 2018, sebelum 78 orang tersebut  diangkat menjadi tenaga kontrak daerah.

Usai dialog tersebut, Neldaswenty yang ditemui Warta Andalas membernarkan bahwa sepanjang 3 tahun terakhir ini Pemko Sawahlunto telah mengangkat tenaga honor sebanyak 1519 plus 9 orang.

“Ini data yang saya punya. Ada 1519 plus 9 orang. Menurut saya pribadi, banyak perekrutan tenaga honor yang tidak pas dan dirasa tidak perlu,” ujarnya, sambil menyodorkan data. (ap)





Komentar : 2
cara terbaik atasi warna kulit tidak rata
25 Oktober 2016 - 12:47:05 WIB
senangnya ilmu semakin bertambah
TimothydapFA
13 Juni 2018 - 18:30:17 WIB
В том случае, если вы не имеете представления, куда обратиться за услугами по бурению скважин или ям, то вы сделаете правильный выбор, обратившись к нам. Мы сдадим вам ямобур в аренду ****://www.manipulator98.ru на максимально выгодных условиях. Процесс работы стал намного легче, теперь, чтобы вырыть яму под столб с освещением, не потребуется много времени и усилий, достаточно воспользоваться ямобуром, и работа в считанные минуты готова.
[url=****://www.manipulator98.ru][img]****s://d.radika l.ru/d40/1805/4b/5ec57e96fca2.jpg[/img][/url]
<<< 1 >>>


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)