Solok

Tolak Kerjasama Wartawan Online, Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Dikecam Insan Pers

Warta Andalas | Minggu, 24 Desember 2017 - 08:13:05 WIB | dibaca: 341 pembaca

WARTA ANDALAS, SOLOK - Beberapa waktu terakhir tersiar kabar bahwa Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh menolak kerjasama publikasi dengan media online yang meliput didaerah itu. Berita menyangkut penolakan tersebut menjadi bahan obrolan dikalangan wartawan, baik edisi cetak maupun online.

Bahkan, Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Yakub F. Ismail dan Ketua Umum IPJI Taufiq Rachman serta Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Prov. Sumbar Drs. Syahrial Aziz ikut mengecam tindakan tersebut.

Tentu persoalan ini harus dilihat dari segala sisi, baik dari sisi administrasi pemerintahan dan pers maupun dari sisi hukum. Demikian dikatakan Risko Mardianto mantan Wartawan Editor. kepada Warta Andalas.

"Sebetulnya kalau pihak terkait menolak wawancara atau kerjasama dengan wartawan abal-abal, saya setuju. Namun, jika pemerintah sebagai unsur penyelenggara urusan publik menolak kerjasama publikasi dengan media online, saya rasa itu sudah keterlaluan. Informasi yang layak untuk diketahui publik dapat disampaikan oleh media massa dan ada anggaran negara yang diperuntukkan untuk itu," kata Risko melalui selullarnya.

Menurut dia, baik media siber atau media online dan media cetak memiliki kedudukan dan fungsi yang sama. Hanya saja, keduanya berbeda mengemas pemberitaan kepada publik.

"Jika media online dia bikin berita dan disebar menggunakan jaringan internet, kalau yang bukan online disebar dalam bentuk edisi cetak, tapi fungsinya sama," jelasnya.

Risko yang pernah aktif di Media Nasional Bhayangkara Utama dan Media Nasional Lidik Krimsus News itu menuturkan bahwa tidak ada satu landasan hukum yang mengatur tentang menolak kerjasama dengan media online.

"Dari segi aturan sudah jelas, sepanjang media online itu memenuhi syarat dan ketentuan serta benar-benar media online yang sudah terdaftar di Dewan Pers meskipun media online sekalipun berhak untuk dilayani dan mendapat pelayanan karna statusnya legal," papar dia.

Lebih lanjut, dirinya mempertanyakan alasan hukum menolak wartawan media online. "Saya tidak tahu pasti yang ditolak apa, apakah ditolak kerjasama publikasi atau apa tapi saya ingin tahu apa alasan menolak wartawan media online itu," lanjutnya.

Dirinya berharap pihak Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh dapat menjelaskan alasan penolakan terhadap wartawan media online tersebut. Menurut dia, penolakan itu akan memberikan dampak terhadap kehidupan pers di masa mendatang.

"Harapan saya semoga oknum sekretariat DPRD Kota Payakumbuh dapat menjelaskan alasannya menolak. Jika tidak, ini akan jadi preseden buruk terhadap kehidupan pers. jika dijelaskan tentu bisa saja dijadikan sebagai bahan berbenah diri bagi wartawan media online," tutupnya. (rsk/m)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)