Sawahlunto

Tingkatkan Disiplin Pegawai, Wawako Gelar Audensi dengan BKD

Warta Andalas | Selasa, 04 Desember 2018 - 19:48:26 WIB | dibaca: 97 pembaca

WARTA ANDALAS, SAWAHLUNTO - Tekad Pemko Sawahlunto untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan ujung tombak pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Jika kualitas ASN baik, maka akan menjalar ke baiknya pelayanan pada masyarakat.

Karena itulah, langkah pertama guna peningkatan kualitas pelayanan tersebut, dimulai Wakil Walikota Zohirin Sayuti dengan mengunjungi dan beraudiensi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Selasa (04/12). Sebab, pangkal koordinasi ASN berada di BKPSDM ini.

Peningkatan disiplin pegawai, menjadi hal pertama yang disampaikan Wawako Zohirin kala berbicara di hadapan kurang lebih 30 orang pegawai di BKPSDM tersebut. Zohirin menekankan, agar BKPSDM dapat memberikan contoh disiplin yang baik pada seluruh ASN di Sawahlunto.

“Di sini pangkalnya kita untuk mengkoordinasikan pegawai, kan. Maka jangan sampai di pangkal ini malah yang pegawainya tidak disiplin,” sebut mantan Sekda Sawahlunto itu.

Selanjutnya, disampaikan Wawako bahwa BKPSDM pun memiliki kewenangan untuk sesekali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke instansi-instansi untuk mencek langsung disiplin pegawai di lapangan.

Masih untuk disiplin ini, Zohirin juga menyebut bahwa disiplin tak hanya soal perilaku saja, namun juga untuk manajemen anggaran.

“Disiplin ini juga disiplin manajemen anggaran. Kita menghindari potensi kesalahan, potensi melanggar regulasi, kemungkinan bergesekan dengan hukum. Disiplin anggaran inilah jalurnya,” ungkap Wawako.

Terkait seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berlangsung saat ini, Zohirin berpesan agar BKPSDM dapat menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya. Juga transparansi (keterbukaan informasi) agar dibuka lebar sehingga masyarakat dapat memantau dan mengetahui bahwa proses demi proses dilaksanakan dengan fair dan sesuai regulasi berlaku.

“Biasanya, dalam penerimaan CPNS ini banyak dugaan bahwa ada pegawai titipan, ada main backing-backing segala macam. Namun sekarang dengan aturan yang sudah regulasi nasional, koordinasi langsung ke pusat, apalagi sistemnya computerized itu, hal-hal seperti itu kan tidak bisa lagi. Sehingga semua dapat dilangsungkan fair, sesuai regulasi,” kata Zohirin.

Berlanjut kepada peningkatan kinerja, Wawako pun meminta agar dapat lebih diefisienkan dengan mengikuti perkembangan teknologi. Di antaranya, Zohirin berharap ke depan bisa dimunculkan inovasi pengurusan naik pangkat pegawai dan administrasi lainnya dapat dilakukan secara on line.

“Guna peningkatan kinerja kita, sekaligus mengikuti perkembangan teknologi. Saya berharap sekali Sawahlunto bisa memulai kepengurusan administrasi kepegawaian, contohnya naik pangkat, itu bisa digital, melalui on line saja,” ujar Zohirin.

Sebagai Badan yang mengurus dan melayani ASN, Wawako juga berpesan agar BKPSDM dapat membantu melayani ASN seoptimal mungkin.

“ASN-ASN kita ini, BKPSDM inilah yang membantu mengurus. Tentu, yang bisa dibantu, bantulah sebaik-baiknya. Namun jika dia melanggar, tidak mau dibantu, atau pun secara aturan tidak bisa kita bantu, mau bagaimana lagi kan. Namun selagi masih bisa kita bantu, bantulah,” sebut Zohirin.

Dengan dibantunya ASN dan ditingkatkan kesejahteraannya, Wawako berharap itu dapat mengurangi potensi penyelewengan oleh para ASN tersebut.

“Kita akan terus coba lihat bagaimana peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ASN ini. Sehingganya mereka tercukupi, mengurangi potensi penyelewengan seperti korupsi. Tapi nanti kalau sudah kita bantu kesejahteraannya, masih juga menyeleweng macam-macam, tentu biarkan hukum yang memproses,” tegas Zohirin.

Dalam kesempatan itu, Kepala BKPSDM, Mawardi melaporkan bahwa jumlah ASN di Kota Sawahlunto ada sejumlah 2138 pegawai (data per 31 Oktober 2018), sementara untuk pegawai tidak tetap/kontrak dengan Surat Keputusan (SK) Walikota berjumlah 955 orang. Sedangkan untuk jumlah pegawai tidak tetap – kontrak dengan Surat Keputusan (SK) Dinas/Kantor/Badan masih menunggu laporan dari masing-masing Dinas/Kantor/Badan tersebut.

“Itulah kerja kami di BKPSDM ini pak, mengurus administrasi dan hal terkait lainnya dari dua ribu lebih PNS dan hampir seribu pegawai tidak tetap (kontrak/honor). Sementara untuk tenaga kami sendiri di sini, kurang lebih hanya tiga puluh orang,” ujar Mawardi.

Selain tenaga yang dirasa masih kurang mencukupi, Mawardi juga melaporkan bahwa kondisi gedung kantor BKPSDM tersebut juga boleh dibilang tidak memadai lagi. Sebab, dengan jumlah pegawai dan jumlah arsip yang ada saat ini membuat kantor tersebut sudah sempit.

Wawako Zohirin menanggapi keluhan tersebut, dirinya menyebut bahwa memang melihat bahwa kondisi ruangan tidak mencukupi lagi untuk menampung arsip.

“Saya agak bagaimana ya melihat ini, arsip-arsip ini kan termasuk rahasia pegawai. Tapi semua berserakan di atas meja, dilihat semua orang. Kan tidak bagus itu. Kalau gudang tadi kata pak Mawardi sudah penuh semua,” sebut Wawako.

Guna mengatasi hal itu, Zohirin mempersilahkan BKPSDM untuk meminta pembangunan kantor baru. Namun itu untuk 2020 nanti, sebab jika pada 2019 belum bisa karena terkendala defisit APBD.

“Silahkan untuk dibangun gedung baru yang lebih representatif. Tapi harap bersabar, paling cepat baru realisasi mulai 2020. Sebab seperti yang bapak-ibu ketahui, untuk 2019 kita terkendala defisit APBD. Sehingga segala pembangunan kantor, yang tidak bersifat darurat, maka kita stop dulu,” pungkas Zohirin. (hms)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)