Purbalingga

Tingkat Keamanan Pangan di Purbalingga Capai 85 Persen

Warta Andalas | Senin, 11 Februari 2019 - 15:12:10 WIB | dibaca: 154 pembaca

WARTA ANDALAS, PURBALINGGA – Tingkat keamanan pangan di kabupaten Purbalingga secara bertahap mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan pada Tahun 2018 ini, tingkat keamanan pangan di Purbalingga mencapai 85 persen.

“Dulu mungkin sekitar 75 persen jadi 25 persen makanan itu belum aman. kemudian naik menjadi 80 persen , naik lagi sekarang menjadi 85 persen di Tahun 2018,” kata Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Purbalingga, Cipto Utomo saat Rapat Jejaring Keamanan Pangan terpadu (JKPT) di Aula DKPP Purbalingga, Senin (11/2).

Cipto menargetkan, keamanan pangan di Purbalingga pada Tahun 2019 sudah bisa mencapai 90 persen. Artinya dari sample makanan yang diambil, hanya 10 persen saja yang tidak aman bahkan bisa lebih kecil lgi, makanan yang tidak aman dikonsumsi.

“Jadi karena kita pada saat memberikan operasi makanan itu kita juga memberikan penyuluhan kepada mereka (pedagang makanan, Red),” ujarnya.

Penyuluhan yang dilakukan guna mengedukasi para penjual agar paham terkait deangn makanan yang layak untuk dikonsumsi dan tidak diperkenankan untuk dijual. Makanan yang dijual selain layak konsumsi juga tidak diperkenankan menggunakan bahan makanan yang berbahaya.

“Tidak diperkenankan menggunakan bahan makanan tambahan seperti pewarna, maupun pengawet yang tidak diperkenankan dalam kesehatan,” kata Cipto.

Perda tentang Pengawasan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya yang masih dalam proses penyelesaian diharapkan mampu menjadi payung hukum bagi DKPP Purbalingga dan instansi terkait keamanan pangan. Sehingga tindakan yang nantinya dilakukan oleh DKPP dan instansi terkait lainnya bisa lebih nyata dan mampu menindak tegas penjual yang tidak bertanggung jawab.

“Jadi itu yang kita harapkan Perda ini untuk melakukan tindakan kita lebih nyata lagi, jadi kalau untuk penyitaan dan sebagainya itu akan lebih mengena,” jelasnya.

Sehingga DKPP Purbalingga dan instansi terkait keamanan pangan bisa langsung melakukan penyitaan. Tidak hanya penyitaan saja, tetapi juga akan dilakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum ditindak.Pedagang yang kedapatan menjual dagangannya tidak layak konsumsi nantinya akan diberikan teguran tertulis terlebih dahulu.

“Selanjutnya kepada yang bersangkutan ternyata tidak melakukan perubahan maka kita lakukan penyitaan terhadap barang dagangannya,” pungkas Cipto. (PI-7)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)