Sawahlunto

Tindaklanjuti Temuan BPK di 4 BUMD, DPRD Sampaikan Rekomendasi Pansus

Warta Andalas | Senin, 13 Februari 2017 - 20:39:08 WIB | dibaca: 385 pembaca

WARTA ANDALAS, SAWAHLUNTO – Terkait surat dari BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat Nomor : 102/S-HP/XVIII.PDG/12/2016 tanggal 6 Desember 2016, tentang pemeriksaan kinerja atas efektivitas tata kelola pemerintah daerah dalam pembinaan BUMD TA 2011 s.d 2016 pada Pemerintah Kota Sawahlunto, dan sudah selesainya 2 Pansus dalam menindaklanjutinya, DPRD setempat telah memberikan rekomendasi pada Pemko Sawahlunto, 1 Februari yang lalu.

Hal itu diungkapkan Pimpinan DPRD Sawahlunto, Hasjonni SY, SE, MM didampingi Deri Asta, SH dan H. Afdal,selaku Ketua dari kedua Pansus tersebut, saat menggelar jumpa pers di ruang pimpinan, Senin (13/2).  

Dikatakan Hasjonni, Pansus telah melakukan rapat kerja internal guna membahas draf kesimpulan tindak lanjut terhadap hasil LHP BPK, untuk melakukan kajian dan analisa mendalam dari catatan-catatan penting yang diperoleh dari fase-fase kegiatan yang telah dilakuka terhadap PT.LBS, PDAM, PT.LBS dan PDAM.

Diungkapkan, dalam rekomendasinya yang dikirimkan pada pihak Pemko, DPRD meminta Pemko Sawahlunto dalam hal ini Walikota Sawahlunto, untuk lebih focus menetapkan peran strategis BUMD didalam RPJMD dan menyusun Renstra SKPD sesuai dengan RPJMD yang memasukan peran strategis BUMD (PT.LBS dan PDAM) yang dilakukan secara intens dari fase perubahan RPJMD, fase harmonisasi sampai dengan di tetapkannya perubahan.

“DPRD Kota Sawahlunto juga meminta Pemko Sawahlunto untuk segera membuat usukan regulasi dan kebijakan pembinaan BUMD secara lengkap, terinci, selaras dan mutakhir dan menerapkan regulasi yang ada bersama perubahannya, terutama pada PT.LBS dan PDAM sehingga memiliki langkah-langkah yang jelas dalam menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan saat ini,” sebut politisi Golkar itu.

Selain meminta agar meminta Pemerintah daerah melalui Walikota Sawahlunto untuk bersikap tegas dalam menerapkan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah pada BUMD yang membutuhkan pengwasan dan sanksi pelanggaran oleh BUMD, lanjut Hasjonni, Pemko juga diminta untuk membuat Struktur organisasi dan TUPOKSI pembinaan BUMD yang memadai, SOP pembinaan yang jelas, dan dukungan kompetensi dan perencanaan pengembangan BUMD yang memadai.

Lebih jauh dikatakan, Pemko diminta untuk segera melakukan evaluasi total dan menyeluruh, mengidentifikasi dengan rinci serta mutakhir tentang masalah yang telah terjadi di PT. LBS dan PDAM, dimana saat ini kedua BUMD tersebut mengalami penurunan grafik produksi yang signifikan sehingga tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana yang diharapkan.

“Identifikasi yang dilakukan itu juga diminta untuk ditindaklanjuti, dipantau dan dilakukan pemecahan masalah, khususnya PT. LBS dan PDAM yang terdeteksi mengalami penurunan hasil produksi akibat tidak adanya kepastian dan penerapan metode operasional produksi BUMD (PT.LBS) sehingga tanpa disadari membiarkan terjadinya penurunan produksi yang disebabkan oleh factor yang sama dari waktu ke waktu tanpa ada pencegahan segera dan kongkrit,” ungkapnya.

Selain itu, imbhunya, juga karena tidak adanya standarisasi yang jelas pada mekanisme atau proses pergantian struktur organisasi pada PT.LBS, mulai dari batas waktu pergantian sampai dengan kejelasan serah terima yang dilakukan dan tidak adanya tindakan yang nyata oleh struktur organisasi BUMD, dalam hal ini Komisaris dan Direksi PT.LBS dalam menyikapi penurunan produksi yang terjadi sehingga dari waktu ke waktu, terkesan adanya pembiaran.

“Terjadinya indikasi pembiaran terhadap kekosongan kebutuhan SDM BUMD dalam waktu yang lama lebih kuran 8 tahun,  berpengaruh pada kinerja BUMD dalam oreantasinya melakukan pelayanan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan,” bebernya.

Sementara itu, dari hasil pembahasan yang dilakukan terhadap PT. WWS dan PD. BSM, DPRD menilai bahwa Pemko belum menempatkan peran strategis dan arah pengembangan BUMD dalam RPJMD. Untuk itu, sesuai rekomendasi dari BPK terhadap Walikota Sawahlunto agar Bappeda merevisi RPJMD, terutama peran strategis dan arah pembangunan BUMD khususnya PT. WWS.

Selain RPJMD, Pemko juga diminta segera merevisi peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 tentang BUMD, dan harus mempedomani UU nomor 23 thun 2014 tentang pemerintah daerah.

“Dengan adanya temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat ini,  merupakan momentum yang baik bagi pemerintah daerah untuk segera memperbaiki kebijakan pengelolaan BUMD melaui peraturan daerah, terutama terhadap PT. WWS dan PD. BSM,” ujarnya, saat membacakan surat rekomendasi untuk Pemda itu.

Disebutkan, Pansus II merekomendasikan agar pemerintah daerah harus konsisiten terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK secara komprehensif, dan harus selektif dalam menetapkan direktur serta dewan komisaris PT.WWS, sehingga memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuannya.

Pansus menilai, dewan komisaris dalam mengevaluasi PT. WWS masih lemah dan belum maksimal dalam membuat program kerja. Untuk itu, diminta untuk mengkaji ulang keberadaan Taman Satwa Kandi serta membandingkan dengan Kebun Binatang Ragunan dan Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi.

“Untuk PD. BSM, tidak dapat memberikan laporan yang jelas, baik terhadap aktivitas maupun laporan keuangan. Oleh karena itu pansus II merekomendasikan agar sementara ini pemberian tambahan modal terhadap PD.BSM ditunda sampai terdapat informasi yang jelas,” ungkapnya.

Sehubungan dengan hal itu, lanjut dia, Pemda diminta untuk memanggil direktur PD.BSM guna meminta keterangan laporan penggunaan modal awal pendirian perusahaan sebesar Rp.250.000.000,- melalui Perda Nomor 11 Tahun 2011, apalagi sejak tahun 2012 hingga 2016 PD.BSM tidak peroperasi lagi. (ap)





Komentar : 1
obat tradisional kanker hati selain di operasi
14 Februari 2017 - 09:50:27 WIB
Perkembangan informasi selanjutnya, sangat di tunggu. ****://zzb.bz/EexrW | ****://ow.ly/XfBkT | ****s://lnkd.in/bVPyQUh | ****s://tr.im/lcvpb
<<< 1 >>>


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)