Sawahlunto

Penggunaan Mobil Dinas Saat Liburan:

Tindak Tegas Kepala Daerah Yang Berprilaku Koruptif

Warta Andalas | Jumat, 02 Agustus 2013 - 16:04:52 WIB | dibaca: 970 pembaca

WARTA ANDALAS, PADANG - Kendaraan dinas merupakan kendaraan milik negara yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pejabat pemerintahan. Tujuan pengadaan kendaraan dinas sejatinya untuk mempermudah tugas-tugas pemerintahan yang beroperasi dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan demi pelayanan publik atau kepentingan masyarakat. Penggunaanya pun sudah diatur secara jelas baik dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

Hal itu disampaikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam siaran pers Nomor : 22/S.Pers/LBH-PDG/VIII/2013, tentang Tindak Tegas Kepala Daerah Yang Berprilaku Koruptif” yang diterima redaksi warta-andalas.com, Jum’at (2/8).

“Aturan tersebut tegas menyatakan bahwa kendaraan dinas hanya dapat digunakan pada hari kerja kantor untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi, serta  hanya dapat digunakan di dalam kota,” ungkapnya.

Sedangkan, penggunaan keluar kota, lanjut LBH,  harus atas izin tertulis  pimpinan  instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya. “Artinya penggunaan kendaraan dinas di luar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi termasuk penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik lebaran,”imbuhnya.

Menuyrut LBH, fakta adanya beberapa Kepala Daerah yang nakal di Sumatera Barat yang secara terbuka memberikan izin penggunaan kendaraan dinas untuk lebaran adalah bentuk pembangkangan terhadap semangat pemberantasan korupsi yang melegalkan prilaku-prilaku koruptif.

“Apalagi dalam hal ini Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas secara tegas menyebut penggunaan kendaraan dinas untuk lebaran, termasuk membeli bensin dengan menggunakan anggaran kantor adalah perbuatan korupsi. Hal ini semestinya menghentikan perdebatan tentang penggunaan kendaraan dinas atas alasan apapun,”tegasnya.

Oleh karena itu, tandas LBH lagi, DPRD provinsi dan DPRD setiap kabupaten/kota sejalan dengan himbauan Menteri Dalam Negeri agar mengawasi penggunaan mobil untuk mudik lebaran harus segera menyikapi dan memanggil kepala daerah nakal yang melakukan pembangkangan penggunaan kendaraan dinas, melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap kepala daerah yang memberikan izin penggunaan kendaraan dinas untuk lebaran tersebut. Hal ini penting agar tidak terjadi preseden buruk yang dikhawatirkan akan diikuti oleh kepala-kepala daerah diberbagai kabupaten kota. 

“Berdasarkan hal tersebut, sudah sepantasnya seluruh Kepala Daerah di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat agar melarang secara resmi penggunaan kendaraan dinas untuk  kepentingan lebaran bagi aparatur pemerintahan yang ada di wilayahnya masing-masing dengan menerbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Kendaraan Dinas Untuk Lebaran. Selanjutnya melakukan pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap PNS-PNS yang menyalahgunakan kendaraan dinas guna kepentingan lebaran,” himbaunya.

Dalam release tersebut, LBH juga menyampaikan bahwa demi tegaknya hukum dan pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari korupsi dibutuhkan komitmen bersama dari aparatur penegak hukum dalam menindak abdi negara (PNS) atau pejabat pemerintahan yang menggunakan kendaraan dinas untuk lebaran.

“Jangan sampai, kekecewaan masyarakat pada tahun 2012 kembali terulang ditahun berikutnya. Di tahun 2012 LBH Padang telah melaporkan 2 kepala daerah kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dengan laporan dugaan korupsi terkait izin pejabat di bawah kekuasaannya untuk menggunakan mobil dinas guna kepentingan mudik lebaran. Tapi sayang laporan tersebut tidak pernah ditanggapi serius oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat hingga saat ini,” terangnya.

Merefleksi hal itu, LBH meminta kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk serius melakukan penegakan hukum dengan menindak  tegas kepala daerah ataupun pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran terutama terhadap kepala daerah yang secara terbuka telah memberikan izin penyalahgunaan kendaraan dinas.

LBH Padang juga menghimbau semua masyarakat untuk mengawasi penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan lebaran oleh aparatur pemerintahan. Jika diketahui ada pelanggaran agar segera laporkan ke instansi terkait dan aparatur penegak hukum  (Kepolisian dan Kejaksaan). (rel)

 

 





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)