Solok

Tertibkan Kafe Dan Bangli, Ori Diultimatum Dua Bulan

Warta Andalas | Sabtu, 12 Januari 2019 - 19:16:14 WIB | dibaca: 89 pembaca

WARTA ANDALAS, SOLOK - Usai dilantik sebagai Plt. Kasat Pol PP dan Damkar Kota Solok, Ori Affilo, diberi tenggat waktu dua bulan untuk menutup kafe dan bangunan liar di Kota Solok. Begitu juga dengan pemberantasan penyakit masyarakat seperti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), serta anak-anak funk yang sering berkeliaran di Kota Solok dan kerap melakukan perusakan fasilitas umum ditaman-taman maupun tempat lainnya diwilayah Kota Solok. Kafe bakal ditutup ini adalah kafe yang ditenggarai dimanfaatkan untuk tempat maksiat, tidak punya izin, dan buka hingga larut malam. Selain itu, Ori juga diminta untuk menertibkan bangunan liar yang dinilai melanggar Perda.

Ori dilantik sebagai Plt. Kasat Pol PP dan Damkar Kota Solok menggantikan Drs. Bujang Putra, MM, dan Sekretaris Gusmanri, SH, MM, diberi beban dan tanggungjawab untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait makin menjamurnya keberadaan kafe yang ditenggarai dijadikan tempat maksiat dan melanggar Perda Pekat. Bukan hanya Bujang Putra yang diganti tapi seluruh Kabid dijajaran Sat. Pol. PP dan Damkar Kota Solok juga diganti sebagai imbas lemahnya upaya satuan penegak Perda ini dalam memberantas penyakit masyarakat dan bangli, apalagi Kota Solok mengusung jargon "Kota Solok Kota Beras Serambi Medinah". 

Rusdianto, Sekda Kota Solok mengatakan penggantian seluruh jajaran Sat. Pol. PP dan Damkar Kota Solok sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat dalam penegakan Perda Pekat dan bangunan liar dan bangunan yang ada diarea pertanian produktif. Dengan digantinya Kasat Pol. PP dan Damkar diharapkan apa yang menjadi harapan masyarakat akan dapat ditindaklanjuti. Diantaranya, dengan menjadikan Pol. PP kuat dan bekerja secara maksimal dengan taat aturan terutama Perda Pekat dan Perda lainnnya terkait bangli.

" Kita tunggu gebrakan Ori Affilo selama dua bulan ini. Setelah dua bulan akan kita lakukan evaluasi kembali, apa Ori bisa dipertahankan atau diganti lagi. Semuanya tergantung penilaian pimpinan dalam hal ini Walikota Solok" Ujar Rusdianto.

Sementara, Gusmanri ditemui kepada media ini mengaku telah menjalankan tugas dengan benar dan Pol PP Kota Solok sering melakukan razia, walaupun jarang dipublikasikan dimedia. Jika dasarnya adalah lemahnya kinerja jajaran Pol PP dan Damkar itu adalah kewenangan pimpinan dalam menilainya. (Fikar)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)