Sawahlunto

Terkait Usulan 3 Ranperda, Fraksi Golkar Berikan Masukan Pada Pemda

Warta Andalas | Kamis, 04 Mei 2017 - 13:58:51 WIB | dibaca: 142 pembaca

WARTA ANDALAS, SAWAHLUNTO – Menyikapi adanya 3 Ranperda yang diajukan Walikota Sawahlunto, yaitu Ranperda Kota Sawahlunto Tahun 2017 tentang Etika Penyelenggara Pemerintah Daerah, Ranperda Kota Sawahlunto Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Ranperda Kota Sawahlunto Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Sawahlunto, Fraksi Partai Golongan Karya berharap agar Peraturan atau produk hokum yang dilahirkan nantinya mampu mendukung perjalanan APBD, baik aturan baru sesuai dengan yang dibutuhkan.

Hal itu disampaikan juru bicara fraksi Golkar dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi atas 3 Ranperda yang telah diajukan oleh pemerintah kota Sawahlunto ini.

“Untuk menciptakan produk hukum yang baik, tentu harus memenuhi kaidah dan pegangan melalui Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” ujarnya.

Kalau kami lihat, lanjut dia, Nota Pengantar yang kami terima pada dasarnya kami Fraksi Partai Golongan Karya menyambut baik usulan dan pengajuan Pemerintah Daerah atas 3 Ranperda yang akan kita proses kedepannya. Ketiga Ranperda tersebut pada prinsipnya adalah kebutuhan daerah kita untuk masa yang akan dating.

Kami Fraksi Partai Golongan Karya, paparnya lagi, telah mencoba memandang lebih jauh atas keberadan usulan Ranperda tersebut. Untuk itu, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Ranperda Kota Sawahlunto Tahun 2017 tentang Etika Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kami dari Fraksi Partai Golongan Karya menyambut baik tujuan pembentukan Ranperda ini. Dalam pandangan kami bahwa tujuan Ranperda tentang Etika Penyelenggara Pemerintahan Daerah ini adalah suatu upaya untuk mewujudkan Tata Pembangunan yang baik serta guna memberikan sebuah kepastian hukum dalam penerapan norma dan etika pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pelayanan public untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami Fraksi Partai Golongan Karya melihat Etika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memuat kepatuhan akan hokum yang telah ada dan penerapan social budaya positif karena secara personal pelaku penyelenggara merupakan bagian dari social budaya yang selalu berubah.

Kemudian tentang penjabaran Ranperda tersebut, perlu kita pertimbangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum diundangkan, maka perlu kecermatan dan penyempurnaan untuk memasukan nilan norma social budaya yang ada ditengah masyarakat.

“Namun demikian tentu guna mewujudkan pemerintahan sesuai harapan kita bersama, mari kita bahas Ranperda ini lebih lanjut,” ajaknya.

Terkait Ranoerda Kota Sawahlunto Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menurut Fraksi Golkar, Ranperda perubahan ini diajukan karena ditetapkannya keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.34.-9118 Tahun 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Dan perlu melakukan perubahan yang dimaksud antara lain:

Perubahan pada pasal 13 Ayat (2) huruf G, kemudian pada ketentuan Pasal 30 Ayat (4) dihapus dikarenakan ketentuan pasal tersebut berakitan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.34.-9118 tahun 2016.

Ranperda ini merupakan Peraturan Daerah yang harus disesuaikan dengan keputusan Kemendagri yang ada. Namun demikian, dalam kesempatan baik ini untuk revisi Ranperda Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu pikiran kita bersama memasukan sumber pajak lain yang mungkin, kedalam Ranperda yang telah ada serta kewajaran sumber atas kesesuaian tatanan budaya kita.

Sedangkan pada Ranperda Kota Sawahlunto Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Sawahlunto, fraksi Golkar menyampaikan, menyambut baik rencana ini karena berorientasi tanggungjawab keuangan dan kinerja disetiap OPD, sehubungan dengan sudah ditetapkannya Perda Kota Sawahlunto Nomor 18 tahun 2016 tentang OPD dan Peraturan Pemerinntah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntunan Ganti Kerugian Negara serta Kajian Gubernur Sumatera Barat Nomor : 188.342/297/ Huk-2016 tanggal 13 Oktober 2016 Perihal Perda Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2015 perlu Perubahan.

Menyikapi revisi yang akan dilakukan terhadap Perda ini, Fraksi Partai Golongan Karya menyarankan perlu kepastian atas adasar penyelesaian kerugian daerah, atas dasar kelalaian procedural pelakanaan dan atau atas kerugian oleh ketidakmampuan pengelola.

 

“Dari beberapa penyampian atau tanggapan yang disampaikan diatas perlu kita ceramti bersama agar produk hokum dapat dijalankan dengan baik, sesuai dengan muatan local yang ada menuju harapan keberadaan produk hokum untuk pembangunan Kota Sawahlunto,” pungkasnya, dihadapan Pimpinan Rapat, Ketua DPRD Adi Ikhtibar, Wakil Ketua Weldison dan Hasjonni, Walikota dan Wakilnya serta para kepala OPD kota ini dan sederet tamu lainnya. (ap)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)