Hukrim

Terkait Pemecatan Adityawarman, Ketum HPI Siap Beri Bantuan Hukum

Warta Andalas | Minggu, 09 Desember 2018 - 21:18:44 WIB | dibaca: 253 pembaca

WARTA ANDALAS, PANGKALPINANG – Terkait laporan Ketua Himpunan Pewarta Indonesia (HPI) Provinsi Bangka Belitung, Riky Fermana tentang  pemecatan Adityawarman oleh Bangka Pos kepada Ketua Umum HPI Maskur Husein, SH, Sabtu (8/12), langsung mendapat respon.  

Menurut Maskur Husein atau yang akrab disapa Alex Gamalama, pihak pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja (mem-PHK) terhadap karyawan, setelah memperoleh penetapan (izin) dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang, dalam hal ini PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).

"PHK tidak bisa berdasarkan peraturan perusahaan. Ada undang-undang ketenagakerjaan yang mengaturnya," tegasnya.

Maskur menjelaskan, berdasarkan Pasal 151 ayat (2) UU No 13/2003 jo Pasal 3 ayat (1) UU No 2/2004, bahwa setiap pemutusan hubungan kerja (PHK) wajib dirundingkan antara pengusaha (management) dengan pekerja/buruh (karyawan) yang bersangkutan atau dengan (melalui) serikat pekerja/serikat buruh-nya.

"Pengusaha tidak boleh (sewenang-wenang) melakukan PHK secara sepihak tanpa penetapan dari PHI," terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Aditya dipecat sepihak oleh Bangka Pos yang dikirimkan lewat Whatsapp, Jumat (7/12/2018). Surat pemecatan sebagai karyawan tersebut ditandatangani Daryono, selaku Direktur PT. Bangka Media Grafika (Bangka Pos).

Dalam surat pemecatan tersebut, disebutkan bahwa PT. Bangka Media Grafika memberikan sanksi pemutusan kerja per tanggal 5 Desember 2018.

Surat pemutusan hubungan kerja ini sendiri tertanggal 3 Desember 2018. Artinya, surat ini dibuat 2 hari sebelum pemutusan hubungan kerja. Dasar pemutusan hubungan kerja menggunakan Peraturan Perusahaan, bukan UU no 13 Tahun 2003.

Sementara itu, menurut Darusman Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), PHK tidak bisa berdasarkan peraturan perusahaan. “PHK harus mengacu kepada UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," ujarnya, kepada sejumlah pewarta HPI Babel.

Menyikapi kronologi pemecatan yang diterima Adityawarman, Maskur Husein menyatakan bahwa selaku  Ketua HPI pihaknya akan menyoroti dan memberikan bantuan hukum jika yang bersangkutan menunjuk Ketua Umum HPI sebagai kuasa hukumnya.

"Selaku Ketum HPI, saya akan  mendukung (men-support) serta  (merencanakan) untuk menggugat hak-hak saudara Aditya. Namun sebelum melayangkan gugatan, saya sarankan untuk mencoba kembali menyelesaikan permasalahan saudara Aditya dengan pihak management  melalui upaya-upaya perundingan (secara musyawarah untuk mufakat). Dengan cara itu, proses PHK tidak harus melalui jalan yang panjang dan lama, yang menguras tenaga, pikiran dan biaya," sebutnya.

Namun demikian, imbuh Maskur, jika pihak perusahaan masih menggunakan jalur-jalur yang tidak sesuai dengan hukum dan perudang-undangan, maka dirinya akan turun ke Babel. Baginya, kehormatan anggota HPI menjadi tanggungjawab HPI.

"Kita akan serius membantu setiap anggota kita yang membutuhkan pertolongan," pungkasnya.

Namun sayang, sampai berita ini diturunkan tidak ada satupun dari pihak perusahaan atau manajemen Bangkapos yang memberi klarifikasi terkait pemecatan terhadap Adityawarman. (hpi)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)