Padangpanjang

Terkait Jamksesmas, Pemko Padangpanjang Harapkan Pengertian Masyarakat

Warta Andalas | Kamis, 23 Januari 2014 - 08:54:21 WIB | dibaca: 767 pembaca

WARTA ANDALAS, PADANGPANJANG - Sejak diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kota Padangpanjang mengharapkan pengertian masyarakat terkait penghentian program jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tergolong mampu.

"Ini bukan keputusan kami sebagai kepala daerah, jika kami tetap memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, maka akan berbenturan dengan peraturan perundang undangan, jadi kami harapkan masyarakat tidak berasumsi negatif kepada pemerintah," kata Wakil Wali Kota Padangpanjang Mawardi, kemarin.

Dikatakannya, peraturan yang melarang asuransi jaminan kesehatan bagi masyarakat tergolong mampu tersebut tertera dalam UU No 24 tahun 2011 yang membatasi masyarakat penerima jaminan kesehatan. Maka dengan demikian Pemko Padangpanjang mengharapkan masyarakat bisa memahami kondisi tersebut.

"Memang sulit untuk dilakukan, namun apa boleh buat, kita tidak mau dibilang korupsi karena menentang peraturan yang berlaku," katanya.

Dalam membiaya masyarakat Pemko Padangpanjang membayar premi sekitar Rp2,5 miliar kepada asuransi kesehatan.

Meski tidak bisa mengasuransikan masyarakat yang tergolong mampu, namun Pemko Padangpanjang tetap mengasuransikan sebagian masyarakat yang tidak terakomodir oleh jamkesmas yang dinamakan Jamkes Sakato yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi.

"Ada sebanyak 3.000 jiwa warga miskin di Padangpanjang yang disertakan dalam Jamkes Sakato, sehingga masyarakat yang tidak mendapatkan Jamkesmas juga bisa berobat gratis di RSUD Padangpanjang,"katanya.

Sedangkan bagi masyarakat yang tidak bisa lagi diakomodir oleh Pemko Padangpanjang bisa bergabung dengan BPJS.

"Masyarakat tersebut bisa membayar premi kesehatan sebesar Rp25 ribu perbulan untuk perawatan kelas III di RSUD, Rp42.500 perbulan untuk kelas II dan Rp59.500 perbulan untuk kelas I," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangpanjang Dasril mengatakan, akibat dari pemberlakukan UU No24 tahun 2011 tersebut, maka masyarakat yang menerima jaminan kesehatan secara gratis berkurang dari sebelumnya.

"Jumlah masyarakat yang menerima jaminan kesehatan saat ini 15.588 jiwa yang terbagi dalam Jamkesmas 12.588 jiwa dan Jamkes Sakato 3.000 jiwa, jika sebelumnya mencapai 50 ribu jiwa" katanya.

Bagi masyarakat Kota padangpanjang yang mendapatkan Jamkesmas dan Jamkes Sakato, akan dipindahkan ke BPJS mulai 1 Januari 2014. (bento)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)