Pariwara

Laporan: Zulfikar Hendri

Tegakan Zona Integritas, Ketua PN Klas II Solok Selenggarakan Peradilan Yang Bersih

Warta Andalas | Kamis, 08 Februari 2018 - 09:08:35 WIB | dibaca: 553 pembaca

WARTA ANDALAS, SOLOK - Untuk mewujudkan sebuah penegakan hukum yang bersih, bebas dari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) perlu sebuah komitmen yang kuat dari penyelenggara negara terutama dari institusi yang menyelenggarakan proses hukum itu sendiri. Agar rasa keadilan yang diinginkan masyarakat dalam mencari keadilan pada institusi-institusi hukum, seperti Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian dapat terlaksana dengan baik dan benar, perlu sebuah ketegasan dan komitmen yang kuat dan berintegritas, terpercaya dari institusi hukum tersebut dalam memberikan pelayanan hukum pada masyarakat di negara ini.

 

Percuma, jika dalam pelaksanaannya atau dalam proses hukum itu sendiri tidak ada integritas dan komitmen dari penyelenggara hukum tersebut. Seperti, Hakim, Jaksa, maupun penyidik Kepolisian dalam melayani dan memproses sebuah perkara hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Jika dalam diri setiap penegak hukum maupun penyelengara hukum, bibit integritas tidak ada bahkan lemah, mudah dipengaruhi oleh hal diluar kewenangan dan kewajibannya dalam memutuskan perkara hukum, niscaya akan muncul ketidakadilan-ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat, yang berujung hilangnya kepercayaan masyarakat pada penegak hukum dan penyelenggara hukum itu sendiri.

Jika kepercayaan rakyat pada integritas hukum hilang, maka sebuah institusi hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian bukan lagi menjadi tumpuan maupun harapan rakyat untuk mendapatkan keadilan. Dan setiap putusan yang dihasilkan oleh institusi hukum akan memunculkan kesan "negatif" dan menjadi sebuah gunjingan berkepanjangan ditengah masyarakat, bahwa proses hukum yang berjalan pada sebuah institusi hukum bukan murni hasil hukum yang berkeadilan.

 

Dan mengembalikan kepercayaan ini sangat sulit, karena setiap rakyat bicara produk hukum (PN, Kejaksaan, Polri) muncul antipati dan tidakpercayaan bahwa dalam proses hukum tersebut telah terlaksana dalam penuh keadilan.

Ketua PN Klas II Solok, Bambang Trikoro, SH, MHum, kala penandatangan Zona Integritas diaula PN Solok, Senin, (5/2), bersama Walikota Solok, H. Zul Elfian, SH, MSi, Dt. Tianso, Kapolres Kota Solok, AKBP Doni Setiawan, S.Ik, Dt. Pandeka Rajo Mudo, Dandim 0309 Solok, diwakili Kasdim Kapten Inf. Harahap, Kajari Solok, mengakui perlu ditanamkannya pada setiap penegak hukum terutama hakim-hakim dan staf PN Klas II Solok untuk memiliki sebuah integritas. Agar dalam melayani rakyat dan dalam penyelenggaraan proses hukum tidak terjadi suap menyuap dalam menghasilkan produk hukum tersebut. Sehingga wujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dapat terlaksana dengan baik dan benar.

Intinya, dengan penerapan Integritas Zone atau Zona Integritas di PN Klas II Solok akan muncul jiwa korsa dan ketegasan pada proses penyelenggaraan hukum, sehingga yang dihasilkan dari penyelenggaraan hukum tersebut adalah munculnya rasa keadilan. Dengan munculnya rasa keadilan, maka kepercayaan rakyat kepada institusi hukum akan lebih kuat, sehingga ketika rakyat menghadapi persoalan hukum, rakyat bersangkutan tidak ragu ataupun takut untuk datang ke PN Klas II Solok untuk meminta keadilan dari kasus yang menderanya.

 

Hari ini, kata Bambang, yang bakal dipromosikan ke PN Siak Kabupaten Indragiri Provinsi Riau, PN Klas II Solok bukan lagi sebuah institusi Pengadilan yang angker dan menakutkan bagi rakyat yang membutuhkan proses hukum berkeadilan. PN Klas II Solok, pada hari ini merupakan rumah bagi rakyat Solok dan siapapun. PN Solok terbuka bagi siapa saja, baik yang ingin berkunjung ataupun yang mau konsultasi terkait masalah hukum. Dan seluruh hakim maupun staf PN Klas II Solok akan melayani dengan penuh kekeluargaan, persaudaraan, senyum, salam, tanpa takut ada intervensi maupun intimidasi. Karena semua proses hukum akan dijelaskan dengan benar dan gamblang kepada siapa saja yang butuh penjelasan perihal proses hukum tersebut.

Karena itu, kata Bambang, hal pertama yang dibenahi dulu adalah PN Klas II Solok, terutama dalam pelayanan hingga proses hukum yang sedang berjalan hingga hasil dari proses hukum tersebut. Dulu, jika rakyat mengurus sebuah keperluan ataupun surat menyurat ke PN Klas II Solok, ada kegamangan dan kekuatiran. Tapi hari ini dan selanjutnya, rakyat bebas datang kapan saja, selagi masih jam kerja untuk mengurus keperluannya tersebut. Staf Pengadilan akan melayani dengan baik dan santun karena pelayanan tersebut yang sangat diutamakan oleh PN Klas II Solok.

 

Untuk mewujudkan ini, saya selaku Ketua PN Klas II Solok akan memberikan contoh bagaimana terbuka pada setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Tapi yang utama adalah bagaimana seluruh jajaran Pengadilan Solok memiliki jiwa Integritas, terpercaya, bersih, sehingga akan terlaksana penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

H. Zul Elfian, SH, MSi, Dt. Tianso, Walikota Solok sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Ketua PN Klas II Solok, Bambang Trikoro, SH, MHum. Selama beliau menjabat Ketua PN Klas II Solok berbagai terobosan telah dilakukannya, terutama memberikan teladan kepada staffnya bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terutama dalam proses penyelenggaraan hukum serta pelayanan administrasi kepada masyarakat yang membutuhkannya.

 

Bahkan hari ini, PN Klas II Solok bukan lagi sebuah institusi angker dan menakutkan bagi masyarakat, kecuali terhadap pelanggar hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hari ini juga dapat dilihat bagaimana indahnya gedung PN Klas II Solok dengan tanaman bunga serta pelayanan primanya. Dengan ditandatanganinya Zona Integritas ini diharapkan kedepannya akan tertanam komitmen yang kuat pada setiap jajaran PN Klas II Solok. Sehingga akan terwujudlah penyelenggaraan negara dan proses hukum yang bersih, terpercaya, dan penuh integritas.

 

Kapolresta Solok AKBP Doni Setiawan, SIk, Dt. Pandeka Rajo Mudo, menyebutkan sebuah institusi negara merupakan rumah rakyat, dan kewajiban institusi negara tersebut memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Tanpa rakyat tersebut takut ketika berada dalam institusi tersebut apalagi antipati pada institusi negara itu sendiri. Bukan hanya pengadilan, Polresta Solok juga merupakan rumah bagi rakyat dan setiap rakyat berhak untuk mendapatkan pelayanan maksimal, apapun keperluan rakyat tersebut. "Polresta terbuka bagi siapa saja dan pelayanan terbaik kami utamakan" Ujar Doni.

Ditandatanganinya Zona integritas merupakan sebuah cerminan dari kesungguhan Ketua PN Klas II Solok dalam menegakan aturan serta disiplin jajaran Pengadilan Solok. Polresta sangat mendukung semua ini demi memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. (**)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)