Purbalingga

Tahun 2017, BPJS Ketenagakerjaan Purbalingga Bayar Klaim Rp 21,7 Miliar

Warta Andalas | Sabtu, 13 Januari 2018 - 22:07:16 WIB | dibaca: 170 pembaca

WARTA ANDALAS, PURBALINGGA - Selama tahun 2017 Kantor Cabang Perintis (KCP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Purbalingga membayar klaim jaminan sebesar Rp 21.748.290.950.  Jumlah ini untuk membayar klaim kasus sebanyak 5.380 kasus.

“Jumlah klaim sebesar Rp 21,7 miliar lebih tersebut disalurkan melalui empat program, masing-masing program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),  dan Jaminan Pensiun (JP),” kataKepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Purbalingga Gunadi Hery Urando, di ruang kerjanya, Jum’at (12/1).

Dikatakan Gunadi Heri, dibanding tahun 2016, pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2017 di Purbalingga cukup signifikan. Setidaknya ada penambahan 405 perusahaan, badan usaha atau instansi yang mengikutkan karyawannya. Jumlah kepesertaan aktif tercatat sebanyak 43.436 peserta yang berasal dari 1.034 perusahaan.  Jumlah ini belum termasuk penambahan pendaftaran proyek jasa konstruksi 545 proyek dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 9.985 orang peserta.

“Kami optimis, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2018 akan semakin meningkat. Hal ini seiring dengan kesadaran pemilik perusahaan dan pimpinan badan usaha untuk mengikutsertakan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Selain itu kegiatan sosialisasi yang gencar dari BPJS serta dukungan kerjasama dengan pihak Kejaksaan untuk memanggil perusahaan atau badan usaha yang membandel mendaftarkan karyawannya juga ikut mendongkrak jumlah kepesertaan,” kata Gunadi Heri.

Ketika ditanya soal target kepesertaan tahun 2018, Gunadi Heri belum berani merinci nya karena menunggu penetapan resmi dari kantor pusat melalui mekanisme Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2018 belum ada penetapan dari BPJS pusat. “Kemarin baru di rapatkan breakdown penyusunan target per cabang dari kantor wilayah dan dilaporkan ke kantor pusat untuk penetapan target 2018. Biasanya penetapan RKAT pada bulan Pebruari,” katanya.

Dibagian lain Gunadi Heri mengatakan, untuk terus meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya juga telah menetapkan empat desa di Purbalingga sebagai ‘Desa Sadar Jaminan Sosial’. Keempat desa tersebut masing-masing Desa Karangreja, Kecamatan Kutasari, Desa Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Desa Kalialang, Kecamatan Kemangkon, dan Desa Bajong, Kecamatan Bukateja. Peluncuran desa sadar jaminan sosial itu telah dilakukan pada pertengahan bulan Oktober tahun 2017 silam.

Selain itu, lanjut Gunadi Heri, pihaknya juga bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga memanggil 36 perusahaan dan lembaga yang membandel mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.  Pemanggilan itu menindaklanjuti surat kuasa khusus (SKK) dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kejari yang mendasarkan pada Peraturan pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Perusahaan yang dipanggil merupakan perusahaan yang wajib daftar, namun tidak mendaftarkan tenaga kerjanya mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.

Gunadi Hery menambahkan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Bupati H. Tasdi SH MM juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 440/7783 tanggal 30 September 2016 tentang Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. “Melalui surat edaran tersebut, kami berharap para pekerja di sektor formal maupun informal semakin sadar dan bisa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, karena ada jaminannya,” tambah Gunadi. (PI-1)

 





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)