Hukrim

Sumbar Darurat Kekerasan Aparat Kepolisian

Warta Andalas | Selasa, 04 Maret 2014 - 23:58:39 WIB | dibaca: 1380 pembaca

WARTA ANDALAS, PADANG - Beberapa hari lalu, pemberitaan media massa dan hasil investigasi lapangan tim PBHI Sumatera Barat, menyebutkan telah terjadi peristiwa pemukulan oleh aparat kepolisian Pasaman Barat terhadap mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Polres Pasaman barat pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014.

Sangat disesalkan bahwa dalam upaya pembubaran massa demonstran, anggota Polres Pasaman Barat melakukan tindakan represif  dengan mengintimidasi para demonstran, bahkan melakukan tindakan pemukulan terhadap peserta demonstrasi yang menyebabkan beberapa demonstran mengalami luka. Salah satu demosntran Indra Oloan, bahkan harus dirawat di Rumah Sakit akibat tindakan pemukulan anggota Polres Pasaman Barat.

Tindakan pembubaran aksi demonstrasi mahasiswa dengan cara kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polres Pasaman Barat sangat ironis. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan semangat demokrasi dan Hak Asasi Manusia.  

Selain melanggar ketentuan Pasal 28G UUD, Pasal 5 UU 39/1999 dan UU 12/2005 tentang kovenan Hak Sipil dan Politik yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, tindakan yang dilakukan oleh anggota Polres Pasaman Barat bahkan bertentangan dengan Perkapolri No. 09/2008 dan UU 9/1998 yang menekankan bahwa kewajiban Polri dalam setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum adalah memberikan keamanan dalam setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum, bukan sebaliknya melakukan tindakan kekerasan.

Sorotan Publik

Sesuai catatan LBH Padang, sepanjang tahun 2013 dan 2014, LBH mencatat telah terjadi 19 kasus kekerasan aparat dan penyiksaan. Pada tahun 2013 berjumlah 16 kasus yang pelakunya hampir 80% dilakukan oleh angota kepolsian. Sedangkan tahun 2014 mulai bulan Januari hingga Februari tercatat 3 kasus yang kuat dugaan kesemuanya dilakukan oleh anggota kepolisian.

Penting diketahui bahwa Kepolisian Sumatera Barat, tengah dalam sorotan masyarakat baik nasional maupun internasional terkait tingginya intensitas kekerasan dan kasus penyiksaan yang dilakukan aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya.  Kejadian pembubaran demonstrasi massa dengan cara kekerasan tersebut, jelas menjadi preseden buruk yang kesekian kali  dilakukan anggota kepolisian di wilayah hukum Sumatera Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, LBH Padang menyatakan sikap sebagai berikut :

1.        Mengutuk keras tindakan represif dan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polres Pasaman Barat terhadap mahasiswa HMI yang tengah melakukan penyampaian pendapat di muka umum di Polres Pasaman Barat.

2.        Meminta Komnas HAM untuk segera menyelidiki kasus kekerasan tersebut.

3.        Mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk mengusut tuntas kasus tindakan represif anggota Polres Pasaman Barat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap semua pelaku.

4.        Mendesak Kapolri untuk segera melakukan pembenahan dan reformasi mendasar di tubuh Polri dan segera mengimplementasikan prinsip Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugas. 

5.        Mendesak Kapolda Sumbar untuk mencopot segera jabatan Kapolres Pasaman Barat. (rel)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)