Sawahlunto

Sosialisasi P4GN, BNN: Calon Pengantin Harus Test Urine dan Miliki Surat Bebas Narkoba

Warta Andalas | Senin, 29 April 2019 - 19:40:08 WIB | dibaca: 625 pembaca

WARTA ANDALAS, SAWAHLUNTO – Guna menyampaikan perkembangan pemberantasan Narkonba serta untuk menyamakan presepsi terhadap insan Pers terkait Perpres yang baru agar tidak ada perbedaan pendapat dalam pelaksanaan penanganan P4GN, BNN Kota Sawahlunto menggelar sosialisasi terhadap insane Pers yang bertugas di kota itu.

Hadir sebagai Narasumber di hadapan puluhan wartawan pada acara yang dilaksanakan di Bougenville Meeting Room Hotel Ombilin itu, kajari Sawahlunto Hunaifi Al Humami, SH, M.Hum, Kepala BNN Kota Sawahlunto Drs. Guspriadi, MM serta Kasie cegah dan Pelayanan Masyarakat Kapten Inf. Muryanto

Dalam kesempatan itu, Guspriadi mengatakan bahwa sosialisasi itu terkait dengan Intruksi Presiden (Inpres) No: 6 tahun 2018 yang terbit pada September 2018, dimana sudah harus diaplikasikan pada akhir November kemairn, dan Perpres tahun 2018 serta Perda kota Sawahlunto tahun 2018 yang  telah disusun DPRD.

Diungkapkannya, dalam draft Perda tersebut BNN mengusulkan untuk melakukan test urine serta surat keterangan bebas Narkoba sebagai salah satu syarat bagi setiap Calon pasangan Pengantin (Catin). Namun untuk kepastian tertuang dalam atau tidaknya dalam Perda, Guspriadi mengatakan masih menunggu pengesahan Perda tersebut.

“Dalam Inpres itu dikatakan bahwa semua institusi Pemerintah dari daerah hingga ke pusat wajib terlibat dalam penanggulangan Narkoba, dan harus memberikan laporan setiap 3 bulan. Untuk OPD, memberikan laporan ke BNN, sedangkan untuk instansi Vertikal memberikan laporannya langsung ke pusat,” terangnya.

Selain Inpres, imbuh Guspriadi, juga Surat Edaran MENPAN RB  tahun 2017, yang mengatakan bahwa wajib melaksanakan sosialisasi dan test urine pada satuan tugas masing-masing. “Artinya, masing-masing OPD harus melakukan kegiatan tentang pemberantasan Narkoba,” tandasnya.

Sedangkan untuk desa, lanjut dia, juga diatur dalam Permendagri: Setiap desa wajib melakukan kegiatan sosialisasi P4GN, dan boleh menggunakan anggaran dari dana desa.

Sementara itu, Kajari mengatakan sangat mengapresiasi langkah BNN yang telah menggelar kegiatan ini. Kepada seluruh wartawan yang hadir, kajari juga mengingatkan bahwa sebagai Pilar Demokrasi ke 4 di negeri ini, media harus menyajikan berita-berita yang akurat, tidak boleh bohong atau hoax.

Selain itu, Kajari juga meminta kebijakan media dalam perannya  mendukung pemberantasan Narkoba. “Media harus mengkampanyekan secara terus menerus tentang larangan Narkoba serta hukumnya. Sebelum terjadi, lebih baik dilakukan pencegahan terlebih dahulu,” pintanya.

Menanggapi sering bocornya kegiatan razia oleh aparat yang menjadi salahsatu sorotan dalam sesi tanya jawab, Kajari menegaskan agar  seluruh pihak yang dilibatkan dalam razaia, agar berkomitment untuk menjaga kerahasiaannya. (ap) 

Berikut Link Video Acara Tersebut:

https://www.youtube.com/watch?v=ClmruRkPB5E&t=18s 





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)