Sawahlunto

Setujui 4 Ranperda, Dewan Soroti Pelayanan RSUD Sawahlunto

Warta Andalas | Rabu, 19 Desember 2018 - 07:54:48 WIB | dibaca: 156 pembaca

WARTA ANDALAS, SAWAHLUNTO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto menyetujui 4 (empat) Rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah daerah setempat untuk kemudian dapat diproses menjadi Peraturan daerah (Perda) tahun 2018.

Ranperda tersebut tentang Pengelolaan Informatika dan Komunikasi, Penempatan Tenaga Kerja, Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Persetujuan Ranperda disampaikan pada rapat paripurna dewan yang digelar di ruang rapat DPRD Kota Sawahlunto, Selasa (18/12).

Kendati disetujui, masing-masing fraksi memberikan beberapa catatan guna menyempurnakan Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan daerah. 

Fraksi PKPI-PKS misalnya, selain menekankan adanya sosialisasi terarah dalam penerapan Perda nanti, fraksi gabungan Partai PKPI-PKS ini menyoroti pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sawahlunto yang semakin menurun. Bahkan menurut pandangannya yang dibacakan Afdhal mengungkapkan secara terang benderang bahwa pelayanan petugas di bagian Poliklinik terbiasa ketus. Sebagai solusi, manajemen RSUD agar melaksanakan rapat melibatkan pejabat unsur pelayanan dilaksanakan di luar jam pelayanan sehingga para pejabat benar-benar fokus melayani para pengunjung. 

Sementara Fraksi PPP menyarankan Pemda menyediakan sarana-prasarana lengkap disetiap OPD, baik software maupun hardware untuk mendukung pengelolaan informatika dan komunikasi. 

Lebih lanjut Fraksi gabungan PPP, Nasdem dan PAN  dipaparkan Wulan Maya Sari itu menyarankan perlunya Media Centre representatif, tempat berkumpul para jurnalis mendapatkan informasi menyangkut program Pemerintah daerah. 

Lain dengan Fraksi Demokrat-PDI Perjuangan yang disampaikan Weldison. Fraksi ini menyinggung masalah pengelolaan dana desa, peran OPD, BPD dalam memberikan pembinaan serta pengawasan BUMDes. Selanjutnya meminta pengelolaan BUMDes dilakukan secara profesional, bebas dari konflik kepentingan dan menempatkan personil sesuai kompetensi. 

Terkait Ranperda penempatan tenaga kerja, Fraksi Golkar menginginkan rencana pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) oleh Pemda hendaknya berbasis IT dan teknologi serapan.

Pemda pun harus melakukan analisis keberadaan tenaga kerja dan penanganan sesuai kompetensi serta menjalin kerjasama dengan pihak ketiga/swasta sebagai mitra BLK. 

Usai penandatangan Ranperda, Walikota Sawahlunto Deri Asta mengucapkan terimakasih atas persetujuan Ranperda oleh DPRD. 

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD, Adi Ikhtibar berjalan lancar dan dihadiri unsur Forkopimda, Pimpinan OPD termasuk vertikal beserta Camat dan Kepala desa/lurah.(f@hmi)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)