Hukrim

Setnov Sebut Nama Puan Maharani dan Pramono Anung, Terima Dana E-KTP

Warta Andalas | Jumat, 23 Maret 2018 - 23:11:47 WIB | dibaca: 1051 pembaca

WARTA ANDALAS, JAKARTA - Publik dikejutkan pernyataan Setya Novanto (Setnov) dalam sidang korupsi E-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018 lalu, yang menyebutkan Puan Maharani dan Pramono Anung, masing-masing mendapatkan aliran dana 500.000 dollar Amerika, tentu saja menimbulkan pro kontrak di antara elit partai, mau ditengah masyarakat.

Hal tersebut langsung mendapat sorotan dari Pemimpin Redaksi Media Corruption Watch (MCW) Jeffry Karangan, yang juga menjabat selaku Ketua Bidang Organisasi DPP Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Jumat, 23/03/2018

"Kicauan Setnov didepan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, yang menyeret nama Puan Maharani dan Pramono Anung, diduga sarat muatan politik atau hanya mencari sensasi belaka, namun karena hal tersebut diucapkan Setnov dipersidangan, maka selayaknya majelis hakim meminta pertanggungjawaban Setnov untuk menyertakan alat bukti yang sah terkait tuduhannya kepada Puan Maharani dan Pramono Anung, yang disebut Setnov menerima aliran dana E-KTP sebanyak 500.000 dollar Amerika," ungkap Jeffry

Kasus ini mencuat keranah publik, saat Setnov mulai membuka suara di Pengadilan Topikor Jakarta, menurut dia, sekitar September-Oktober 2017 lalu, Andi Narogong bersama Made Oka datang ke rumahnya, dan menyampaikan akan menyerahkan uang kepada Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani 500.000 dollar Amerika dan kepada Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung 500.000 ribu dollar Amerika

"Jadi sebaiknya Puan Maharani maupun Pramono Anung, dapat menanggapinya secara hukum, karena kicauan Setnov ini telah mencoreng nama baik PDI Perjuangan, sehingga publik akan melihat sikap profesional elit partai dalam menghadapi setiap permasalahan dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah

Kesaksian Puan Maharani dan Pramono Anung di depan majelis hakim dan KPK sangat penting, untuk membuktikan bahwa keduanya benar-benar bersih dan tidak terlibat menerima uang hasil korupsi E-KTP, seperti yang dituduhkan oleh Setnov dalam persidangan kasus E-KTP yang telah merugikan negara trliunan rupiah," ungkap Jeffry. (imo)

 





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)