Nasional

Setnov Diberhentikan dari Jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI

Warta Andalas | Rabu, 22 November 2017 - 08:00:49 WIB | dibaca: 125 pembaca

WARTA ANDALAS, JAKARTA - “Hari ini kita putuskan, menarik Pak Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR,”  kata Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa 21/11/2017.

Nurdin Halid mengungkapkan bahwa rapat pleno pemberhentian Setya Novanto sebagai ketua umum partai dan sebagai Ketua DPR RI. Menurut Nurdin, jabatan Ketua DPR RI merupakan jabatan strategis secara politis karena mempunyai kewenangan pengawasan terhadap pemerintah, budgeting dan legislasi yang menentukan arah pemerintahan ke depan.

“Kita tidak mungkin membiarkan Ketua DPR kosong, meskipun ada empat Wakil Ketua DPR yang bisa melaksanakan,” ujarnya.

Novanto adalah kader Golkar dan, sesuai Undang-undang MD3, maka penggantinya diserahkan kepada fraksi partai Golkar di DPR. Fraksi Partai Golkar akan berkoordinasi dengan DPP untuk menentukan siapa Ketua Umum pengganti Novanto.

“Jadi rapat pleno hari ini adalah bagian dari budaya Partai Golkar untuk mengantisipasi berbagai hal yang berhubungan dengan posisi Ketua Umum Golkar dan kaitannya dengan dua jabatan, yaitu sebagai Ketum Partai Golkar dan sebagai Ketua DPR RI,” katanya.

Perlu di ketahui Novanto ditahan KPK usai sempat dibantarkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Novanto merupakan tersangka kasus korupsi proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun.

Sementara itu Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menolak anggapan yang menyebutkan posisi ketua DPR saat ini kosong. Menurutnya, Setya Novanto yang sudah menjadi tahanan korupsi KPK masih menjabat sebagai ketua DPR.

“Ndak ada yang kosong. Dia masih ketua DPR, jangan dibilang kosong,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Selasa, 21 November 2017.

Ia menjelaskan dari sisi mekanisme internal DPR, MKD baru bisa memproses setelah statusnya sebagai terdakwa untuk bisa diberhentikan sementara sebagai ketua DPR.

“Kita tunggu saja karena saya mendengar ketua DPR tetap mengajukan proses praperadilan dan itu akan disidang dalam waktu yang tidak terlalu lama dan akan ada hasilnya. Jadi prosesnya itu masih di praperadilan belum masuk peradilannya,” kata Fahri.

Ia menambahkan dari hasil putusan praperadilan maupun di MKD, maka Golkar bisa meresponnya. Sehingga sebenarnya persoalan pencopotan ketua DPR bergantung pada dinamika fraksi Golkar.

“Tentu saya tidak mau mencampur apa yang terjadi dalam Golkar, tapi sepertinya itu tidak akan terlalu mudah karena semua proses politik di Golkar kan juga memerlukan persetujuan dan penandatanganan dokumen-dokumen yang dilakukan ketum, kan masih jadi ketumkan,” kata Fahri.

Ia menegaskan semua domainnya baik soal pengajuan, rekomposisi fraksi, dan pengajuan pimpinan DPR berada di tangan Golkar. Sehingga DPR sifatnya menunggu respons Golkar.

“Pak Novanto itu sudah lama tak bisa melalukan pekerjaan kedewanan terutama di luar negeri karena dicekal. Tapi kalau tugas di Indonesia itu telah didistribusikan secara rata, sebab pada dasarnya selain itu prinsipnya kolektif kolegial, tapi yang kedua adalah setiap wakil ketua itu memegang portofolio yang cukup konkret sehingga ketidakhadiran ketua DPR itu sebetulnya tidak ada masalah dan itu bisa diwakilkan kepada 4 wakil ketua yang ada “kata Fahri.

Gonjang ganjing masih terjadi di Partai Golkar dan juga DPR menyusul kasus korupsi yang menimpa Setya Novanto. Melalui rapat pleno yang digelar hari ini, Selasa, 21 November 2017, partai berlambang pohon beringin itu resmi mencopot Novanto dari jabatannya sebagai ketua umum sekaligus ketua DPR. Namun sejauh ini, belum ada reaksi dari pihak Novanto. Saat ini, dia masih mendekam di rumah tahanan KPK. (rubernews/imo)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)