Pariwara

Sejak Tahun 2014 Hingga 2017, Agam Raih Predikat WTP Berturut-turut

Warta Andalas | Rabu, 07 Juni 2017 - 18:59:30 WIB | dibaca: 510 pembaca

Lagi, kepiawaian bupati Agam, indra catri dubuktikan dengan prestasi berupa anugerah tertinggi dalam bidang pengelolaan keuangan, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Barat.

Hal itu dibuktikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah kabupaten Agam tahun anggaran 2016, yang kembali berhasil menyabet penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Capaian WTP kali ini menegaskan bahwa kabupaten Agam mampu menciptakan program pelayanan publik dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan akuntabilitas penggunaan anggaran atau keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumbar, Eliza diterima langsung Bupati Agam, H. Indra Catri dan Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra, Selasa (6/6) di auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumbar, Padang didampingi Asisten Pemerintahan, Hukum dan Politik Yosefriawan, Kepala Badan Keuangan Daerah Hendri G, serta Kepala Inspektur Edi Junaidi.

Dengan raihan ini, Kabupaten Agam secara berturut-turut mendapat predikat WTP sejak tahun 2014. Selain Agam, penyerahan LHP dengan predikat opini WTP juga diberikan kepada empat kabupaten lainnya secara bersamaan, diantaranya Kabupaten Pasaman, Solok Selatan, Kabupaten Solok, Sijunjung yang dihadiri langsung masing-masing kepala daerah dan Ketua DPRD.

 
 

Ketua BPK Perwakilan Provinsi Sumbar, Eliza menyampaikan, LHP atas Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga indikator yang tidak dapat dipisahkan. Antara lain, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang memuat Opini Pemeriksaan, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016, dan LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, opini BPK atas Laporan Keuangan  Tahun Anggaran 2016, Kabupaten Agam adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Saya sangat mengapresiasi kepada daerah yang mempertahankan opini WTP. Ini bukti keseriusan daerah dalam mematuhi peraturan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Dan bagi daerah yang belum WTP, semoga bisa menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih baik lagi," katanya.

Eliza menambahkan, tahun ini  merupakan tahun kedua dalam melaksanakan penerapan pengelolaan keuangan negara berbasis akrual. Sehingga pemerintah daerah bisa melaksanakan anggaran secara akuntabel. BPK memiliki standar pemeriksaan keuangan negara yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai UU Nomor 15 tahun 2004.

 

Indra Catri: WTP Merupakan Hasil kerja Keras Semua Pihak

Sebelumnya, Bupati Agam H. Indra Catri mengucapkan terimakasih kepada BPK RI yang selama ini terus membimbing dan mengarahkan pemerintah dalam mengawal pelaksanaan anggaran keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan di Agam dapat terwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
Menurut Indra Catri, predikat Opini WTP yang berhasil diraih Kabupaten Agam, juga merupakan hasil kerja keras semua pihak baik eksekutif dan legislatif serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik. 

Dengan raihan WTP ini, diharapkan dapat memotivasi semua pihak untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan berturut-turut meraih WTP kita tidak boleh cepat berpuas diri. Tetapi menjadikannya sebuah motivasi untuk lebih meningkatkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik ke depannya. Sehingga Agam menjadi lebih baik lagi," harapnya.

Marga Indra Putra: Predikat WTP Jangan Membuat Kita Terlena

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra. Ia mengaku bangga atas pencapaian yang diraih Pemkab Agam dalam dekade tiga tahun ini.

 

Namun, dirinya berharap dengan predikat opini WTP berturut-turut ini jangan membuat jajaran di lingkungan Pemkab Agam menjadi terlena. Tetapi dengan apa yang diraih saat ini menjadi motivasi untuk selalu membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Ironisnya, kita mampu meraih opini WTP disaat APBD naik dua kali lipat dibanding APBD sebesar Rp560 Miliar pada tahun 2009. Ini salahsatu bentuk komitmen dan keseriusan kami bersama bupati dalam  mengelola anggaran keuangan yang baik," ujarnya pula. (**)

 





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)