Dharmasraya

Rencana Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009, Menuai Kontroversi

Warta Andalas | Senin, 09 April 2018 - 10:19:13 WIB | dibaca: 168 pembaca

WARTA ANDALAS, TANAH DATAR - Kerjasama dalam kesepakatan yang dibuat DPR RI dengan Kemenhub tentang revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, menjadi sorotan berbagai partisi angkutan.

Termasuk dari Ketua Presidium Indonesia Transpotation Watch (ITW) Edison Siahaan yang mendesak masyarakat menolak adanya kesepakatan antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan.Dalam revisi terbatas UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengakomodir sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum.

Menurut Edison Siahaan, seluruh lapisan masyarakat harus peduli dengan revisi undang undang tersebut yang kini tercium aroma bisnis.

Edison dalam rilis pers dengan beberapa media menurut Ketua Organda Tanah Datar Harmodius Harun Bagindo Alam kepada Media, Minggu (08/04/18) mengatakan harus didukung oleh masyarakat yang peduli dengan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, yang nyata nyata menolak adanya kesepakatan yang diduga beraroma bisnis antara Komisi V DPR RI dengan Kemenhub.

“Dalam hal penolakan yang diberikan oleh ITW terhadap revisi terbatas terhadap Undang-undang  no 22 tahun 2009 untuk mengakomodir sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum, adalah benar dan itu sangat didukung oleh Organda Tanah Datar,” ungkapnya.

Pasalnya, kata Ketua Organda Sementara di Tanah Datar yang mengutip pernyataan Ketua Presidium ITW itu, meskipun dapat membantu dari sisi efesiensi, namun hasil penelitian yang dilakukan secara konfrenhensif  mengatakan, sepeda motor tidak layak dari aspek keselamatan untuk dijadikan angkutan umum.

Katanya, atas dasar itulah UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengamanatkan sepeda motor bukan untuk atransportasi angkutan umum.

“Bahkan didunia ini tidak satupun negara yang melegalkan sepeda motor digunakan sebagai angkutan umum,” sebutnya.

Menurut kami dari organda, lanjut dia, cukup untuk membuatkan regulasinya yang sudah diatur dalam Permenhub Nomor 108 tahun 2017. Atau untuk dikeluarkan PP baru atau Perpres, demi keselamatan lalu lintas.

Harmodius juga peduli terhadap keselamatan warga di Tanah Datar khususnya, padahal SDM adalah aset utama bangsa dan negara, yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan kualitas SDM.

 

“Kita juga mendengar tingginya aroma bisnis di dalam merevisi undang undang tersebut, dan informasi bahwa rencana revisi tersebut merupakan bentuk tekanan pihak atau kelompok kapitalis yang ingin meraup keuntungan dari bisnis transportasi umum dengan menggunakan kendaraan sepeda motor,” sebut, Harmodius. (Rizaldi Akbar)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)