Sawahlunto

Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto Singgung Pemberhentian Ratusan Pegawai Kontrak

Warta Andalas | Kamis, 14 Februari 2019 - 07:51:36 WIB | dibaca: 361 pembaca

WARTA ANDALAS, SAWAHLUNTO-Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto terhadap penyampaian pandangan umum fraksi mengenai 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah menyinggung pula masalah pemberhentian sepihak oleh Pemko Sawahlunto sejumlah pegawai honorer/kontrak belum lama ini.

Disampaikan Bakri, SE, ME dari Fraksi Golkar, turut prihatin dengan pemberhentian tersebut.

"Pengurangan/pemberhentian tenaga honorer/kontrak ibarat tsunami datang tiba-tiba," ucap Bakri dihadapan Walikota, Wakil Walikota beserta jajaran yang hadir di ruang rapat DPRD Kota Sawahlunto, Rabu (13/2).

Fraksi Golkar berharap Pemerintah daerah terlebih dahulu mencari solusi terbaik dan bukan dengan cara mengurangi atau memberhentikan pegawai honorer/kontrak.

Terkait Peraturan Pemerintah tahun 2018 yang dikeluarkan tanggal 22 November 2018 tentang larangan rekrutmen tenaga honorer menurut fraksi Golkar berlaku untuk kedepan bukan surut. Seharusnya sambung Bakri, Pemda menunggu peraturan lebih lanjut PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Berbeda dengan Fraksi PKPI-PKS yang berharap kebijakan tidak memperpanjang SK pegawai honorer/kontrak benar-benar konsisten dilakukan Pemko dalam jalur kemampuan APBD.

Kendati demikian Fraksi PKPI-PKS disampaikan H. Afdhal, S. Si, Apt menanyakan jumlah pegawai yang diputus kontrak, bagaimana status pegawai tata usaha dan penjaga sekolah apakah mengalami hal serupa, kemudian solusi pemerintah terhadap nasib mereka karena juga merupakan bahagian dari masyarakat.

Sekedar diingatkan, berdasarkan surat yang ditandatangani Sekdako Sawahlunto, Rovanly Abdams Nomor : 800/125/BKPSDM.3-SWL/2019 tanggal 31 Januari 2019 Perihal SK Perpanjangan PTT Tahun 2019 menyebutkan, Pegawai tidak tetap yang tidak tercantum dalam daftar perpanjangan TMT 01 Februari sampai 31 Desember 2019 berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Terhadap Pegawai tidak tetap yang diangkat TMT 01 September 2017 sampai dengan 28 Februari 2018 yang berasal dari kontrak/honor OPD dikembalikan statusnya menjadi pegawai tidak tetap kontrak/honor OPD.

2. Pegawai tidak tetap yang tidak berasal dari OPD tidak diperpanjang

3. Pegawai tidak tetap yang diangkat OPD TMT 01 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018 tidak diperpanjang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sawahlunto Adi Iktibar, SH didampingi 2 (dua) orang Wakilnya Hasjoni, SE, MM dan Weldison  saat ditanyai para wartawan terkait persoalan tersebut mengatakan bahwa hal itu bukan kewenangan mereka untuk menjawabnya.

"Kita tunggu saja tanggapan Walikota pada rapat lanjutan Paripurna DPRD 18 Februari besok," kata

Selanjutnya menyangkut 5 (lima) Ranperda yakni tentang RPJMD Kota Sawahlunto, Rencana Induk Pariwisata, Ranperda perubahan tentang Ketertiban umum,Miras maupun Narkorikan secara umum seluruh fraksi di DPRD tidak ada menolak melainkan memberikan beberapa penajaman guna menyamakan persepsi. Disamping itu menanyakan sejauhmana kesiapan Pemerintah daerah menegakkan aturan jika Ranperda ini nanti ditetapkan menjadi Perda.

Misalnya Fraksi PPP, Nasdem dan PAN yang dibacakan Epy Kusnadi, SH, M menanyakan Ranperda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat apakah tindak perbuatan Lesby, Gay, Bisek maupun Transgender sudah termaktub dalam materi Perda perubahan.

Lain hal Fraksi Demokrat-PDI Perjuangan dipaparkan Weldison lebih menekankan sejauhmana upaya Pemda meningkatkan kapasitas dan kompetensi personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda. (rf)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)