Opini

Oleh: Vina Tri Syahyuti (Mahasiswa Ilmu Komunikas,i Universitas Andalas)

Profesi Humas Urgent Kode Etik Kehumasan

Warta Andalas | Selasa, 27 November 2018 - 08:30:21 WIB | dibaca: 238 pembaca

Public relation dapat dikatakan sebagai interaksi timbal balik yang dilakukan dengan masyarakatdimana opini publik sebagai input dari kegiatan tersebut, dan sering artikan juga dengan hubungan masyarakat. Mempunyai posisi yang sangat urgent dalam suatu organisasi, Sebagai salah satu bagian dari organisasi, Maka dikatakan bahwa seorang public relations yang memegang tugas menjalin hubungan dengan masyarakat tersebut.

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang didasarkan pada ikatan-ikatan yang telah teratur dan boleh dikatakan stabil (Menurut Jurnal SDM). Eksistensi Public relation dalam suatu lembaga atau instansi merupakan jembatan (mediasi) penyambung antara lembaga dan publiknya. Perkembangan Public relation bertujuan untuk tiap-tiap organisasi dalam publik perlu mendesain hubungannya dengan berbagai elemen masyarakat, agar tercapai hubungan yang serasi dan harmonis.

Maka dari itu, kebutuhan akan peran humas pada perusahaan kini bukan hanya wacana atau jajaran secara tertulis saja. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan dalam hal publikasi yang dibutuhkan setiap perusahaan guna membangun citra pada masyarakat.

Keberadaan Humas pemerintah didorong atas kebutuhan pemerintah untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat guna memperoleh dukungan dan untuk menerangkan apa dan bagaimana yang dilakukan pemerintah sehingga lingkungan masyarakat dalam dan masyarakat luar percaya.

Namun Fakta yang ada dan berkembang mengisyaratkan sekaligus mempertanyakan mengenai kinerja Humas, yang cenderung lebih banyak menerima teguran dibandingkan dengan pujian atau penghargaan atas hasil kerjanya.

Hal ini dikaitkan dengan sangat sedikitnya humas yang berlatar belakang pendidikan formal komunikasi ataupun mendapat pendidikan non-formal kehumasan. Jika dilihat dari sisi pola komunikasi biro kehumasan ada faktor kecenderungan akan rendahnya komunikasi yang terjalin dengan para pembentuk kebijakan . Oleh karena hal tersebut, kondisi ini berimbas pada kinerja humas itu sendiri dimana masih membutuhkan pengembangan kompetensi dan penetapan aturan baku terkait batasan kerja humas.

Polemik yang dihadapi profesi kehumasan akhir-akhir ini gencardijadikan sorotan akibat dinilai sebagai profesi yang memiliki andil dalam menciptakan berita palsu serta melakukan pemutar balikkan fakta terkait isu yang berkembang. Peran humas yang dituntut untuk memahami pendapat umum baik itu negatif maupun positif , oleh karena itu kecenderungan pandangan secara negatif masyarakat terhadap kinerja humas tentu tidak dapat diabaikan begitu saja,mengingat hubungan yang terjalin antara humas perusahaan dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Maka profesi humas dikatakan Membutuhkan sebuah lembaga ataupun aturan yang membatasi layaknya bidang profesi lainseperti jurnalis yang dibatasi dengan kode etik jurnalistik. sama hal nya , humas sudah Seharusnyamemiliki batasan Berupa kode etik kehumasan,mengingat selama ini humas bekerja hanya dibatasi kode etik organisasi dan hal tersebut hanya berlaku bagi humas sebuah organisasi.

Lain hal dengan humas perusahaan yang dinilai bekerja tanpa adanya batasan kode etik kehumasan. Dapat dikatakan jika kinerja humas selama ini tidak ada aturan baku yang melindungi kinerja humas tersebut karena tidak ada aturan dasar yang mengatur terkait hal-hal yang selayaknya para humas dedikasikan dalam melakukan pekerjaannya.

Wacana terkait kebutuhan humas akan lembaga yang bisa memayungi humas dan juga kebutuhan kode etik kehumasan ini sudah di bahas pada berbagai forum dan hal ini dilontarkan oleh para ahli dari berbagai bidang, kebutuhan humas ini dianggap urgent karena peran humas yang semakin lama semakin sentral.

Maka dinilai kondisi yang terjadi pada realitas sekaranglah yang menuntut humas kini sudah selayaknya mempunyai kode etik sebagai batasan atau sebagai payung bagi humas dalam bekerja. Dan juga kebutuhan humas terkait dengan kode etik kehumasan ini beralasan kuat karena maraknya beredar kabar hoax dan juga akses tenaga kerja humas pada saat ini sudah dibuka untuk kawasan asia tenggara dalam rangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) hal ini berarti humas dalam negeri dituntut untuk memiliki kemampuan daya saing internasional untuk bersaing dengan humas berkredibilitas tinggi yang berasal dari luar nusantara.

Dengan dibentuknya lembaga yang dapat kode etik kehumasan diharapkan humas dapat lebih tumbuh dan berkembang kearah yang lebih berkualitas, dan juga di harapkan agar humas dalam melakukan kerjanya lebih memiliki rasa tanggung jawab dan yang terpenting dalam memberikan respon secara cepat dan tentu saja informasi yang diberikan harus benar terkait segala sesuatu yang terjadi pada institusi yang dinaunginya, karena seharusnya setiap informasi yang beredar terkait suatu instansi bersumber dari humas instansi tersebut sebagaimana selayaknya fungsi humas sendiri mencari dan memberikan informasi kepada publik.

Sebagai mahasiswa yang mengemban konsentrasi public relations, saya merasa hal ini sangat urgent untuk direalisasikan serta diterapkan oleh setiap humas dalam melakukan kegiatannya. Dan juga tentu saja akan berpengaruh pada bagaimana nantinya pandangan masyarakat terhadap kinerja humas yang dikatakan “buruk” seperti saat sekarang, akan merambah ke arah pandangan positif nantinya jika para humas berkerja berdasarkan aturan serta di bawah badan perlindungan. (**)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)