Nasional

Pertanyakan Kejelasan Status, Ratusan Honorer di Musi Banyuasin Gelar Aksi Demo

Warta Andalas | Rabu, 27 Desember 2017 - 19:26:36 WIB | dibaca: 7175 pembaca

WARTA ANDALAS, MUBA – Sedikitnya, 500 orang tenaga honor dari 14 kecamatan yang ada di kabupaten Musi Banyuasin, menggelar aksi demonstrasi di kantor bupati setempat, Rabu (27/12) untuk mempertanyakan kejelasan tentang status mereka Calon Pegawai Negeri Sipil (CNPS).

Pasalnya, mereka sudah menjadi guru honor sejak 2004/2005. Tapi hingga saat ini status  mereka masih saja terkatung-katung. “Sampai kapan, status kami tidak jelas. Padahal sudah mengabdi tahunan,” ujar seorang pendemo yang tak mau menyebutkan jati dirinya.

Dalam aksi yang dilakukan di depan kantor Bupati Muba itu, para demonstran menyampaikan 4 tuntutan. Pertama, diangkat sebagai PNS tanpa melalui tes. Kedua, kendati belum diangkat, minta di SK-kan oleh Bupati. Ketiga, upah sebagai honorer disamakan sesuai standar. Ke empat, bila di 2018 mendatang ada pengangkatan CPNS, mereka minta diprioritaskan meliputi 295 tenaga guru, 212 tehnisi dan 16 orang di kesehatan.

Perwakilan pendemo diterima anggota DPRD

 “Masa kerja mereka sejak 2005,” tegas Ismet, salah satu perwakilan pendemo saat diterima oleh Sekda Muba, Drs. H. Apriadi M.Si, Kepala KD, Sunaryo STTP dan Drs. Safaruddin, Kadis Pendidikan.

Sementara itu, bagi yang pendidikan SMA, sejak peralihan tidak diterima sebagai Guru Tidak Tetap (GTT). “Bahkan, dana BOS pun tidak diterima lagi sejak tahun 2017,” tegas Ismet, seraya menyebut jika provinsi tidak siap menerima dan menampung mereka, maka kembalikan lagi ke kabupaten.

“Kabupaten Muba siap menerima, seperti diungkapkan pak Bupati Muba, Dodi Alek,” tandas Ismet.

Dalam kesempatan itu, Sekda mengungkapkan bahwa keinginan Kabupaten Muba semua honorer (K2) dapat diangkat menjadi PNS. “Tapi, pemerintah pusat, belum membuka secara besar-besaran,” tandas Apriadi.

Dari Kantor Bupati, para pendemo pun bergerak menuju Kantor DPRD. Mereka  diterima langsung oleh Ketua DPRD Muba, Abu Sari SH, Msi, para Wakil Ketua seperti Jon Kenedi SIP, Edi Heriyanto SH, Ketua Komisi 1 Yulisman SH dan anggota dewan lainnya di ruangan Banmus DPRD.

Selain itu, ada juga dari dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, Bappeda, BPKAD dan sebagainya.

Edi Purnowo, perwakilan demo dalam dialog dengan anggota dewan, menyebutkan honor di SMA tidak menerima gaji, kecuali hanya honor tunjangan dari dana sekolah gratis yang diterima 6 bulan sekali.

“Saya sudah 11 tahun mengajar hanya mendapatkan honor sebesar Rp 200 ribu per tiga bulan yang diperoleh dari dana gratis (dana hibah),” ujar Desi Aristata, sambil meneteskan air mata dalam dialog dengan anggota dewan.

Jon Kenedi, Wakil Ketua DPRD Muba mengingatkan agar tidak memberikan dana bos untuk tunjangan para guru. Alasannya, guru honor bukan untuk mencari makan saja, tapi juga memerlukan harapan ke depan.

“Kalau honor Rp 200 ribu, mana cukup untuk makan. Tidak cukup,” ujarnya, seraya berjanji akan memperjuangkan nasib para guru honorer tersebut. (Idris/imo/ipji)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)