Pariwara

Pertama di Sumbar, Bupati Agam Terima Predikat Kepatuhan Ombudsman RI

Warta Andalas | Kamis, 08 Desember 2016 - 14:02:34 WIB | dibaca: 914 pembaca

Apresiasi setinggi-tingginya patut kiranya kita berikan pada bupati Agam Sumatera Barat, yang sejak periode pertama hingga periode ke dua memimpin kabupaten itu, terus mampu meraih berbagai macam prestasi yang juga didukung dengan sederet penghargaan, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Prestasi tersebut jelas merupakan hasil dari keseriusan serta kepiawaian Indra Catri yang didukung cabinet kerjanya dalam mengimplementasikan program-program kerjanya dengan genius.

Di periode kepemimpinan keduanya, kali ini Indra Catri kembali meraih anugerah bertaraf nasional yang menambah deretan prestasi atas keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan Agam.

Hebatnya lagi, anugerah ini merupakan yang pertama kali dan satu satunya di Sumatera Barat, yang sekaligus menjadikan Agam sebagai pusat perhatian di pentas nasional, dengan menerima predikat kepatuhan tinggi pelayanan publik penghargaan Ombudsman yang diterima langsung oleh Bupati Agam Indra Catri di di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (7/12) siang.

 
Penghargaan yang diterima oleh Bupati Agam tersebut diberikan oleh Ketua Ombudsman Pusat Prof. Amzulian Rifai, yang disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, karena telah memenuhi standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009. 

Penghargaan itu merupakan kado terindah dipenghujung tahun bagi Bupati Agam bersama SKPD dan segenap pihak terkait. Betapa tidak, selain bisa menaikkan predikat dari zona merah (kepatuhan rendah) pada 2015, tahun ini bisa meraih zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi.

Tidak hanya itu, predikat Ombudsman tahun 2016 ini hanya Agam yang merupakan satu-satunya kabupaten di Sumbar yang mendapatkan predikat Oumbudsman dengan nilai tingkat kepatuhan tinggi (zona hijau). 

Adapun SKPD yang mendapatkan zona hijau atau pelayanan tertinggi adalah, diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kopererasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi, Kantor Arsip dan Perpustakaan serta Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

 
 

Bupati Agam Indra Catri didampingi Ketua Ombudsman Provinsi Sumbar Yunafri, menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran SKPD dan semua pihak yang telah berusaha dan konsentrasi dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarkat.

"Dengan adanya kerja keras dan kerjasama kita semua, penghargaan ini tidak akan kita raih. Ini adalah komitmen nyata dari tekad kita semua untuk senantiasa melindungi, melayani, dan mengangkat marwah Kabupaten Agam," jelas bupati dua periode itu.

Bupati juga mengharapkan, predikad Ombudsman zona hijau yang diraih dibeberapa SKPD, bisa menjadi acuan dan motivasi bagi SKPD lainnya untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan publik, sehingga untuk tahun 2017 seluruh instansi di Agam bisa meraih predikat Ombudsman terbaik dengan nilai zona hijau.

 

Sementara itu, Ketua Ombudsman Sumbar Yunafri, menyebutkan terpilihnya Kabupaten Agam sebagai penerima penghargaan ini karena atas dukungan dan perhatian penuh dari Bupati Agam dalam mematuhi standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

"Komitmen yang kuat itu juga diiringi oleh SKPD yang bertugas melayani masyarakat yang dikoordinir oleh Bagian Organisasi dibawah komando Sekretaris Daerah. Tanpa ada komitmen yang kuat dari kepala daerah, sulit untuk mencapai prestasi ini," pungkasnya.

 

Lebih lanjut, menurut Yunafri, Kabupaten Agam termasuk lima besar tingkat nasional terhadap kabupaten yang disurvey dengan nilai antara 80 hingga 100 atau predikat hijau.

"Kedepan kita berharap prestasi ini dipertahankan dan ditingkatkan, karena Agam merupakan kabupaten pertama di Sumbar yang baru mendapatkan predikat Ombudsman," jelasnya.

Sebelum itu, Ketua Ombudsman Pusat, Prof. Amzulian Rifai dalam sambutannya, mengatakan Indikator penilaian oleh Ombudsman untuk mewujudkan standar pelayanan publik sesuai dengan amanat undang – undang bagi pemerintah daerah atau SKPD karena SKPD merupakan penyelenggara pelayanan publik yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk melakukan pelayanan publik.

 

"Adapun dari hasil observasi yang dengan nilai kepatuhan tinggi dikualifikasikan dengan zona hijau, nilai kepatuhan sedang dikualifikasi zona kuning, sedangkan untuk kepatuhan rendang dikualifikasi zona merah.

 

Bagi yang mendapatkan zona hijau semoga dipertahankan dalam rangka mendorong SKPD lainnya dalam meningkatkan pelayanan publik, sementara bagi yang mendapatkan zona kuning dan merah diharapkan dapat memperbaiki sesegera mungkin, karena Ombudsman akan melakukan sepervisi atau monitoring terkait perbaikannya," terangnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam arahannya, mengatakan untuk mencapai pemerintahan yang lebih bersih dan lebih baik, Indonesia harus memiliki tiga layanan waktu, yakni pertama, kecepatan dan biaya, kedua, lebih cepat lebih murah dan yang ketiga pelayanan mudah.

"Kalau bisa dipercepat mengapa diperlambat. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh instansi pemerintah agar menerapkan pelayanan tiga waktu ini sehingga kedepannya, tidak ada lagi masyarakat mengeluhkan proses pelayanan," tegasnya. (jon)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)