Solok

Pergantian Kabid Pasar di Kota Solok, Berbuntut Masalah Pidana

Warta Andalas | Jumat, 03 Agustus 2018 - 20:09:10 WIB | dibaca: 1787 pembaca

WARTA ANDALAS, SOLOK - Penggantian Kabid Sarana dan Pengelolaan Pasar Dinas Koperindag Kota Solok, Hernenti Saher, SH, kepada Kabid Pasar baru Agus Zainur ternyata berbuntut panjang dan meninggalkan masalah yang berujung pada masalah pidana.

Hal itu ditandai dengan dilaporkannya Kadis Koperindag Kota Solok Dedi Asmar ke pihak Polresta Solok oleh Alfian Rustam, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 yang lalu.

Tapi disebabkan laporan tersebut dirasa kurang lengkap, Kamis tanggal 2 Agustus 2018, laporan ditindaklanjuti dengan membawa barang bukti satu lembar Daftar Pengelola Parkir Sesuai Perda Per 7 Juni 2017 Pasar Raya Solok. Kemudian, 4 halaman surat tulisan tangan Alfian Rustam dan copian sanggahan Kadis Koperindag Dedi Asmar pada salah satu media cetak.

Menurut Alfian, laporan polisi dibuat agar pengelolaan pasar dilakukan dengan profesional dan transparan. Dalam target BKD Kota Solok, PAD pada tahun 2017 dari parkir pasar raya Solok Rp. 840.302.000, tapi ternyata yang disetor ke BKD hanya 50% atau Rp. 1.515.000, dimana setoran 50% tersebut dari kontrak parkir diindikasikan bukan perintah Walikota Solok, Zul Elfian.

Bahkan, putusan 50% tersebut tanpa adanya SK Walikota ataupun Perda. Sementara, BKD menegaskan Koperindag tetap setor 100% atau sebanyak Rp. 840.302.000.

Pertanyaannya, dana 50% lagi dikemanakan dan siapa yang menikmatinya. Dan jika memang benar dipungut hanya 50%, apa upaya Koperindag untuk mencukupi target 100% atau Rp. 840.302.000, dan dimana dana diambil dananya.?

Dengan kejadian ini, Kabid lama Hernenti, dipanggil komisi C DPRD Kota Solok, yang dalam suratnya Komisi C memanggil Hernenti untuk pembahasan PAD Pasar.

Dalam sidang tersebut, mengerucut tudingan bahwa Kabid pasar lama Hernenti dan Alfian Rustam tidak becus dan muncul dugaan "ada permainan" antara Hernenti dan Alfian.

Bahkan kedua orang ini dituding tidak setor ke kas daerah selama 4 bulan, dari April hingga Juli dari salah satu WC yang dikelola oleh keluarga PNS Kota Solok. Padahal, kata Alfian, yang dia terima hanya sebanyak 3 bulan, dan ini sudah diklarifikasi kepihak bersangkutan dan bersangkutan mohon maaf pada Alfian Rustam.

“Ini baru satu persoalan, dan kejadian ini sudah terjadi satu tahun belakangan dan berulang-ulang. Banyak persoalan yang terjadi di pasar raya Solok terkait angka-angka, seperti PAD dari Parkir yang dikelola Koperindag Kota Solok.

"Keputusan setoran 50% dari Parkir baru hanya sebatas pembicaraan dengan Wakil Kepala Daerah. Tapi Koperindag sudah langsung mengeksekusi dengan memerintahkan para pengelola parkir untuk setor hanya 50% dari restribusi lama. Padahal, aturanya belum ada dan tidak perintah resmi dari pemko Solok," ujar Alfian.

"Saya mencoba membenahi kesemrawutan dan penyimpangan yang terjadi di pasar raya Solok, agar PAD Kota Solok masuk ke kas daerah sesuai Perda. Resikonya memang berat, tapi ini sebuah resiko pekerjaan," terangnya.

Alfian menyebutkan, pemimpin yang punya wewenang penuh di Kota Solok adalah Walikota dan Walikota, sebagai pengambil kebijakan. Bukan legislatif ataupun instansi lainnya. “Tapi kenyataannya, dilapangan sangat berbeda,” pungkasnya. (zfk)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)