Agam

Pemkab Agam Gandeng Menkumham Untuk Merancang Perda P2PA

Warta Andalas | Kamis, 12 April 2018 - 18:07:22 WIB | dibaca: 76 pembaca

WARTA ANDALAS, AGAM - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dalduk KB P2PA) Kabupaten Agam, menyelenggarakan Diskusi Publik Naskah Akademik Ranperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di aula Kantor Bappeda Agam, Kamis (12/4).

Kegiatan yang dibuka Staf Ahli Bupati Agam Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Mulyadi itu, juga mendatangkan Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat sebagai narasumber sekaligus perancang Ranperda. 

Mulyadi mengatakan, ini merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan Naskah Akademik Ranperda P2PA. ia menuturkan ucapan terimakasihnya kepada Kanwil Kemenkumham Sumbar, yang sudah menfasilitasi Agam dalam merancang ranperda pemberdayaan dan perlindungan anak ini. 

"Naskah ini sebagai pedoman dan acuan perda nantinya, di mana perda itu merupakan wujud dari RPJMD Agam 2016-2021 berada pada misi 3 dan 5 yang diprioritaskan daerah,” ujarnya.

Ia menyebutkan, dalam RPJMD jumlah penduduk Agam 480.722 jiwa, 51% diantaranya adalah perempuandan anak usia 0-19 tahun sebanyak 186.756 jiwa. Begitu banyak yang membutuhkan perlindungan, tentu ini bukan pekerjaan yang ringan. 

"Kita berharap melalui Ranperda ini, bentuk regulasi tentang P2PA ada yang membentengi. Untuk itu perlu masukan kita semua untuk naskah akademik ini agar bisa menyempurnakan rancangan menjadi Perda nantinya,” jelasnya

Sementara itu, Perancang Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumbar, Yeni Nel Ikhwan mengatakan, sebelum menghadiri diskusi publik ini, pihaknya sebelumnya sudah melakukan penelitian lapangan kepada masyarakat dan masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Agam. Dengan demikian tim perancang telah memiliki sejumlah permasalahan atau isu-isu yang berhubungan dengan perempuan dan anak.

Permasalahan itu diantaranya, rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif, pembangunan yang dilaksanakan belum berspektif gender, banyaknya kasus perceraian yang berakibat pada perempuan kepala keluarga, meningkatnya kasus KDRT tapi tidak terekspos, belum ada pengaturan secara konkrit siapa yang bertanggungjawab terhadap biaya visum perempuan dan anak korban kekerasan.

Selain itu, meningkatnya LGBT, belum ada forum anak di nagari, kasus kekerasan terhadap anak belum terdata dengan baik, masih minimnya peran serta masyarakat seperti Ninik Mamak Bundo Kanduang dan Tokoh Adat dalam perlindungan anak, belum ada aturan jam malam bagi anak, belum ada kawasan publik ramah anak dan jaminan pendidikan terhadap anak yang dikeluarkan dari sekolah, belum adanya rumah singgah, dan lain sebagainya.

“Ini sebagian masalah yang baru kami temukan selama melakukan penelitian di lapangan. Kami berharap ada masukan dan koreksi dari pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat yang hadir dalam diakusi publik ini. Kita tempatkan tugas sesuai tanggungjawab,” sebutnya.

Lebih lanjut dikatakannya, tahun 2018 terdapat dua daerah dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumbar difasilitasi dalam merancang peraturan daerah, yaitu Agam dan Padang Panjang, ini diprioritaskan melihat urgensi dari kebutuhan terhadap Perda itu.

Sebelumnya, Kepala Dalduk KB P2PA Agam, Retmiwati mengatakan, diskusi publik itu juga menghadirkan Forkopimda Plus Agam, seperti LKAAM, Bundo Kanduang, MUI, Polres, Kejari, Kemenag, OPD, Kecamatan, utusan perguruan tinggi, forum anak, dan PWI.

“Diskusi ini kita gelar sebagai upaya untuk melahirkan Perda yang dapat menjawab kebutuhan pemerintah akan regulasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang dapat diterima  berbagai pihak,” harapnya. (khw)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)