Solok

Pasca OTT di SMKN 2, UPP Sumbar Laksanakan Supevisi dan Asistensi di Polres Solok Kota

Warta Andalas | Rabu, 12 September 2018 - 23:10:57 WIB | dibaca: 194 pembaca

WARTA ANDALAS, SOLOK - Menyikapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan pendidikan di SMKN 2 Kota Solok oleh Polres Solok Kota, Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sumbar lakukan supervisi dan asistensi terhadap UPP Kota Solok, Rabu, (12/9).

Supervisi dan asistensi ini dipimpin langsung oleh Ketua Pelaksana UPP Prov Sumbar AKBP Drs Dody Marsidy, M.Hum,CFr.A (Irwasda Sumbar) beserta Tim, terdiri dari Sub direktorat Tipikor Polda Sumbar, Kejati Sumbar, Inspektorat Prov. Sumbar dan Dinas Pendidikan Prov Sumbar.Dari UPP Kota Solok dihadiri Ketua UPP Kota Solok Kompol Sumintak S.H beserta anggota yang terdiri dari Inspektorat Kota Solok, Kejari Kota Solok, Dinas Pendidikan Kota Solok, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam dan para Kapolsek jajaran Polres Solok Kota.

AKBP. Drs. Dody Marsidy, M.Hum,CFr.A menjelaskan tujuan dilakukan supervisi dan asistensi adalah untuk memonitor penanganan dan tindak lanjut OTT pungutan pendidikan di SMKN 2 Kota Solok, sekaligus memberikan asistensi bila ada kendala dalam penanganannya. 

Lebih lanjut, Dody menegaskan bahwa Satgas Saber Pungli adalah perintah Presiden dan sampaisekarang kita tetap harus aktif bekerja untuk berkontribusi mendorong terlaksananya pernyelenggaraan negara yang bersih. Terkait pungli di sekolah, hal ini sudah lama diwanti-wanti agar tidak terjadi lagi, ternyata masih juga terjadi, jangan dianggap sebagai kebijakansemata, aturan mainnya sudah jelas bahwa ini dilarang.

Diharapkan dengan adanya OTT ini dapat memberikan efek cegah dan efek jera bagi yang lain agar segera menghentikan praktik serupa. Dody mengingatkan kepada pihak sekolah yang sudah terlanjur salah mekanisme dalam menggalang dana pendidikan agar mengembalikannya kepada orang tua/wali murid, hentikan dan benahi lagi mekanismenya sesuai dengan ketentuan yang ada. 

‚ÄúDinas Pendidikan baik Provinsi maupun Kota agar memperketat pengawasan, dan mengingatkan kembali kepala sekolah dan komite sekolah, ikut¬† berkontribusi terhadap pembenahan dunia pendidikan dan tidak menanamkan praktik pungli ini sejak dini kepada siswa generasi muda masa depan bangsa,‚ÄĚ tegasnya.

Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan SIK, MH menjelaskan dasar pelaksanaan OTT, kronologis OTT, barang bukti yang disita, saksi-saksi yang telah diperiksa, mekanisme penarikan dan penggunaan pungutan pendidikan, kategori pungutan pendidikan dan batasan-batasannya dalam perundang-undangan, beda bantuan pendidikan, sumbangan pendidikan dan pungutan pendidikan, sifat dan ciri pungutan pendidikan, modus operandi dan pasal yang dipersangkakan serta tahapan proses penyidikan. 

Menurut Dony, batasan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Pada pasal 52 jelas dinyatakan bahwa melarang sumber dana pendidikan yang berasal dari peserta didik atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis, tidak dikaitkan dengan persyaratan akademis seperti penerimaan, penilaian hasil belajar atau kelulusan serta tidak dialokasikan untuk kesejahteraan satuan pendidikan. 

Pada pasal 55 dijelaskan bahwa peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat, sukarela, diaudit akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media nasional.

Batasan dalam Permendikbud RI No.75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Pada pasal 1 angka 3, 4 dan 5 dijelaskan secara rinci pengertian bantuan pendidikan, sumbangan pendidikan dan pungutan pendidikan. Komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berbentuk bantuan dan atau sumbangan, bukan pungutan (Pasal 10). Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali.

Dalam Peraturan Gubernur Sumbar No.31 tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Dijelaskan pengertian sumbangan adalah sukarela dan tidak mengikat (Pasal 1 angka 4), menggalang dana dalam bentuk sumbangan (Pasal 6), Tidak dibebankan kepada peserta didik yang tidak mampu (Pasal 7) dan tidak dikaitkan dengan persyaratan dan kegiatan akademik peserta didik (pasal 12 ayat 3).

Sementara, Kejati Sumbar Amir Hamzah S.H. menyimpulkan bahwa penanganan penindakan dan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Polres Solok Kota sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh seluruh peserta kegiatan. 

Drs.Syofrizal,M.T. Dinas Pendidikan Prov Sumbar menyatakan bahwa ketentuan mengenai batasan-batasan dalam penggalangan dana pendidikan yang telah dipaparkan sudah betul dan hal tersebut sudah disosialisasikan berulang-ulang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah bahwa sumbangan pendidikan tidak boleh dikait-kaitkan dengan kegiatan sekolah lainnya. (Polresta Solok/IT/humas/Zulfikar)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)