Solok

OTT, Kepsek SMKN 2 Solok "AH" Terancam 5 Tahun Penjara

Warta Andalas | Rabu, 05 September 2018 - 21:33:44 WIB | dibaca: 559 pembaca

WARTA ANDALAS, SOLOK - Polres Solok Kota kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepsek SMKN 2 Kota Solok berinisial "AH". OTT dilakukan setelah banyak laporan dan keluhan dari Wali murid terkait banyak pungutan yang   mengatasnamakan iuran untuk berbagai kegiatan, yang pada intinya memberatkan siswa dan wali murid.

Bahkan, dari informasi yang beredar pungutan tersebut dikaitkan dengan kegiatan proses belajar mengajar, seperti jika tidak dilunasi tidak bisa ujian atau tidak bisa mengambil Raport ataupun Ijazah. 

Dalam konfrensi Persnya, Kapolresta Solok, Doni Setiawan, S.IK, MH  mengatakan bahwa konferensi Pers dilakukan untuk meluruskan kepada kepala-kepala sekolah bagaimana mekanisme pungutan disekolah.

Pada hari Jum'at, (4/9) Telah dilakukan OTT di SMKN 2 Kota Solok dengan bukti Rp. 219.338.523. Doni mengatakan, OTT dilakukan berdasarkan keluhan dari orang tua yang keberatan dimana sekolah tdk mau menyerahkan rapor anaknya karena belum membayar iuran. Padahal raport tersebut digunakan untuk masuk TNI.

Siswa dipungut Rp.160.000 persiswa dan pertahun Rp.1.200.000 untuk yang mampu. Yang tdk mampu ttp bayar tapi dikurangi. iuran ini dijadikan syarat untuk ikut ujian nasional dengan bukti surat keterangan lulus harus lunas. Yang belum bayar dipanggil orang tuanya dan diperintahkan buat surat pengakuan hutang.

Padahal, ujar Doni, wali murid tidak ada yang namanya  hutang. OTT dilakukan saat dua siswa sedang melakukan pembayaran secara tunai dengan bukti transfer. Setelah dilakukan investigasi,  Bendahara komite dan guru mengatakan tidak tahu menahu dan mengatakan pungutan ini merupakan kebijakan kepaka sekolah dan guru hanya menjalankan perintah.

Seolah iuran merupakan kesepakatan komite dengan wali murid. Total siswa 892 orang dan dianggap mampu 660 orang, siswa mendapat pengurangan 100.000/bulan sebanyak 217 orang. Dibebaskan 13 orang. Total pungutan Rp.911.342.279. yang sudah digunakan Rp. 692.3000.756.

Yang digunakan Kepsek Rp.94.340.000. 15 orang tua lulus memberikan pada sekolah bukan atas dasar sukarela tp terpaksa agar anaknya tidak jadi korban sekolah. Korbannya wali murid dan murid tahun 2017/18. Barang Bukti, pertama transfer dari siswa inisial  "Ir" Rp.1.920.000 via rekening, "oy" juga sama Rp. 1.200.000 lunas. 

Doni mengkategorikan iuran adalah pungutan berdasarkan pada Permendikbud RI 275 tentang komite sekolah, diantaranya Wajib, mengikat, jumlah dan waktu ditentukan. Dibawah tekanan wali murid wajib membuat pengakuan hutang. Rapat komite dilaksanakan 5, 6, 7, tahun 2017 dan ketentuan tersebut berlakukan mundur untuk kelas X, XI, dan XII. Yang belum membayar iuran tdk bisa ikut ujian dan mengambil surat keterangan lulus, dan bisa ikut jika sdh menyerah bukti iuran.

Modus ditetapkan dalam rapat komite seolah-olah sudah disepakati orang tua. Keberatan orang tua diabaikan dan komunikasi hanya satu arah. Komite dimanfaatkan utk meyakinkan orang tua agar mau membayar. Iuran seolah utk kepentingan sekolah dan lainnya. Sekolah melakukan ini karena ada surat edaran bupati dan berlindung dari pergub nomor 31 tahun 2015 diperbolehkan dengan dasarnya sukarela dan tidak mengikat. PP nomor 48 tahun 2008 pasal 52.

Pungutan dalam satuan pendidikan terhadap wali murid harus mengacu pada satuan pendidikan dan tidak boleh dikaitkan dengan pendidikan, tidak memberatkan pada yang tidak mampu, peserta didik, atau apapun namanya. 

Tersangka "AH" 57 alamat VI Suku dengan BB surat keterangan lulus. Dengan uang tunai, buku rekening atas nama komite sekolah dan uangnya dikelola sekolah. Kemudian ada buku Cas bon bagi yang setor, nunggak, dan diserahkan pada siapa. "AH" dikenakan Pasal 12 UU tindak pidana korupsi ancaman hukuman 5 tahun penjara.

"Komite dan kepsek harus memperbaiki mekanisme dan jangan baca satu peraturan saja tapi pelajari seluruh aturan terkait hal tersebut. Sebagian sekolah sudah melakukan sesuai mekanisme dan ada yang diluar mekanisme. Contoh dilam juga ada iuran tp wali murid tidak dibebani,” ujarnya.

Menyikapi OTT tersebut, Wakil Walikota Solok Reiner, ST, MM sangat mengapresiasi. Reiner mengingatkan sekolah yang telah melakukan pungutan untuk menghentikan pungutan atau apapun namanya dan dengan dalih apapun.

Yang sudah melakukan pungutan agar mengembalikannya kepada wali murid dana yang sudah dipungut dan belum digunakan agar tidak berdampak hukum dan dipenjara.

“Pungutan bukan tidak boleh, tapi harus dengan mekanisme yang jelas dan keperluannya jelas. Jangan lakukan pungutan lagi karena sekolah sudah didanai oleh negara/daerah dalam DAk, BOS dan lainnya,” sebutnya.

Kuncinya, lanjut Wawko, harus sukarela dan tidak mengikat dan jangan dikaitkan dengan proses pembelajaran, penerimaan raport, syarat ujian, dan lainnya yang sifatnya memberatkan wali murid.

“Lakukan proses dengan benar dan jangan langgar aturan, dan OTT yang dilakukan oleh Kapolresta merupakan langkah bijak untuk pembelajaran bagi sekolah lainnya agar tidak melakukan pungli dalam bentuk lainnya,” pungkasnya. (Zfk)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)