Hukrim

Muncul Spekulasi, Pentolan PENA 98 Yahdi Basma Angkat Bicara

Warta Andalas | Sabtu, 27 Juli 2019 - 22:10:55 WIB | dibaca: 10212 pembaca

WARTA ANDALAS, PALU – Sederhana dan bersahaja namun tetap kritis , merupakan sikap keseharian Yahdi Basma, SH, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari partai besutan Surya Paloh, NasDem.

Belakangan ini, nama Yahdi Basma kembali mencuat dan menghiasi deretan nama media massa, baik cetak maupun elektronik, setelah ia  dilaporkan oleh orang nomor satu di Sulteng, yaitu Gubernur Longki Djanggola ke Polda Sulteng, atas dugaan pencemaran nama baik dan disangkakan melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Terkait hal itu, berbagai spekulasi pun berkembang. Ada yang menduga  bahwa lantaran Presidium Nasional PENA 98 ini memiliki memori penanganan bencana yang dinilainya buruk, termasuk aspek keuangan pemulihan bencana, hingga ia "disasar" untuk segera "dilumpuhkan".

Selain itu, ada pula yang menyebutkan bahwa penyebab utamanaya adalah karena Ketua Pansus Pengawasan Bencana PASIGALA ini adalah salah satu "aktor penting" yang berada di Kubu berbeda dari kelompok Gerindra, yang erat kaitannya dengan perhelatan Pilkada tahun 2020 mendatang. Artinya, "melumpuhkan Yahdi, potensial mengurangi kaki meja lawan.

Ditemui paska Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pengawasan Bencana beberapa hari lalu, Yahdi sampaikan bahwa RDP kemarin menargetkan lebih terbukanya aspek penanggulangan bencana di Sulteng.

Jauh sebelum hari ini, kata Yahdi, tepatnya Nopember 2018, dirinya dan kawan-kawan di DPRD bersama PASIGALA Center, pernah ngotot untuk membentuk BRR (Badan Rehab Rekon) di Sulteng, seperti BRR pasca tsunami di Aceh.

"Badan ini kami usul dipimpin Gubernur Sulteng sebagai pengendali utama. Tujuannya tidak lain adalah agar pusat kebijakan teknis pemulihan bencana itu ada di Daerah. Publik miliki kemudahan dalam mekanisme komplain. Kemudahan informasi, dan efisiensi dalam mengeksekusi. Namun ide ini tidak mendapatkan respon yang memadai dari berbagai pihak", sebut Yahdi Basma.

"Sepuluh bulan berjalan, kita merasakan betapa aspek koordinasi antar stakeholder, bahkan antar Pemerintah (Pusat) dan Pemda pun lemah, dan ini kendala serius dalam perjuangan pemulihan bencana," sambungnya.

Seharusnya, lanjut Yahdi, Pemerintah Pusat dan Daerah prioritaskan aspek penanganan human being-nya, aspek manusia secara serius. Klirkan hal yang terkait kebutuhan pokok soal manusia dahulu, soal hak-hak normatif korban yang dijamin regulasi, psiko-sosial korban, kebutuhan hidup hingga HUNTA- nya, plus roda ekonominya, barulah layak mendesain aspek infrastruktur yang menyertainya.

Sepuluh bulan berlalu, tambah Yahdi, soal DATA pun Pemda masih belum beres. Disisi lain, lalu-lintas intervensi berbagai Pihak Luar Negeri luar biasa ramai, ini layaknya industrialisasi bencana, semua dijadikan proyek.

"HUNTAP, harusnya Negara bisa pangkas banyak hal, cukup dengan gandeng Real Estate Indonesia (REI). Kita punya banyak developer lokal yang kecil-kecil itu dihimpun, anggota REI, GAPENSI, KADIN Daerah. Lahan kan ada, progres rumah sederhananya berjalan, tinggal mekanisme akad kredit yang diatur ulang, jadilah Huntap bagi puluhan ribu korban bencana. Jika ini dilakukan, roda ekonomi lokal akan turut sehat. Ini namanya Sulteng Bangkit." pungkasnya. (tim)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)