Opini

Oleh: Oksa Dwi Narwantika (Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unand)

Menolak Lupa, Indonesia Bukan Negara Hukum Islam..!

Warta Andalas | Senin, 26 November 2018 - 19:13:51 WIB | dibaca: 257 pembaca

Mengingat kembali aksi besar-besaran yang dilakukan masyarakat yang ’mayoritas’ muslim di Indonesia pada tanggal 4 November 2016 silam  untuk menuntut Ahok sebagai penista agama, sebuah kasus yang begitu menggemparkan Indonesia hanya dengan modal video yang diupload seseorang lewat akun youtube dan belum jelas apa kebenarannya.

Aksi yang tidak hanya membuat suatu kecemburuan sosial serta konflik agama, tetapi juga membuat uang negara terbuang sia-sia. Belum lagi kasus-kasus lain yang masih menggerogoti badan negera tercinta ini, yaitu pembunuhan, korupsi, Narkoba, pelecehan, pemerkosaan, pencurian, penculikan, dan lain sebagainya yang masih marak di Indonesia. Semua itu memiliki ketarkaitan satu sama lain. Lantas, sekarang apa yang membatasi dan yang membuat itu semua? Jawabannya, adalah hukum.

Indonesia yang digembar-gemborkan merupakan sebuah negara hukum,  sebuah negara yang penduduknya merupakan ‘mayoritas’ Islam, serta pemerintahannya juga berpedoman kepada hukum yang telah diamendemen sebanyak empat kali.

Pemerintah memakai hukum Indonesia berdasarkan lima asas yang telah disepakati bersama oleh para pahlawan yang telah berjasa membebaskan negara ini dari penjajahan. Membuat suatu perubahan dan struktur kenegaraan demi terciptanya keteraturan dalam bernegara sebagai acuan oleh generasi masa depan.

Struktur kenegaraan itupun tebentuk oleh beberapa usulan dasar negara yang diajukan oleh beberapa tokoh besar negara zaman itu dan didaptkan lah ‘Pancasila’. Isi lima sila itu adalah 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan ke-lima sila di atas, sila pertama yang telah mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut dilakukan untuk memahami masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas Islam, tetapi masih ada etnis yang minoritas. Jadi disepakatilah sila pertama manjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ agar tidak adanya kecemburuan sosial dan saling menghargai. Apakah kita menolak lupa akan hal tersebut ?

Menolak lupa bahwa Indonesia bukan negara yang memiliki hukum Islam seperti negara Arab Saudi, Yaman, Qatar, Irak, dan lainnya yang memakai hukum Islam. Sadarlah, Indonesia memiliki kekayaan ras dan budaya. Indonesia kaya dengan SDM maupun SDA. Kita dituntut  untuk tetap hidup berdampingan, bukan untuk saling menghakimi.

Bangga dengan perbedaan yang ada di negara kita, bangga dengan semua toleransi yang seharusnya ada, serta bangga dengan pemimpin yang seharusnya konsisten dalam menjalankan tugasnya. Tapi semua itu sirna, bahkan sudah mulai tidak terlihat sampai saat ini. Kebanggan itu sudah mulai memudar dan terhapus, karena tidak ada hal yang seharusnya dibanggakan.

Mari mengkaji kembali permasalahan di Indonesia. Ketika kasus Ahok yang dikatakan menistakan agama lewat salah satu surat dalam Al’quran, menjadi trending topik di seluruh penjuru Indonesia. Masyarakat menolak lupa bahwa Indonesia tidak hanya memiliki satu agama saja selain Islam.

Mereka menghakimi Ahok yang belum jelas kebenarannya telah menistakan agama atau tidak. Karena buktinya hanya dengan menggunakan sebuah video youtube yang telah direkam oleh seseorang dan tidak jelas apakan dia telah mengeditnya atau belum. Kesaksian yang diberikan oleh masyarakat tempat Ahok berpidato malah lebih membuat tercengang. Mereka malah mengatakan bahwa Ahok tidak pernah melakukan penistaan agama, tetapi semua itu tampak tak berlaku, karena kesaksian itu hanya minoritas.

Lewat kasus ini, seharusnya kita berkaca. Apakah semua itu benar adanya atau tidak. Kita harus melihat bagaimana situasi Ahok dalam mengatakan hal tersebut, apa kata-kata sebelumnya yang digunakan Ahok, dan apakah benar tujuan perkataannya mengarah pada penistaan agama. Seharusnya kita semua berfikir dulu seperti itu. Jangan menolak lupa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penunjang pendidikan yang cukup.

Jadi masyarakatnya seharusnya juga memiliki pikiran yang terdidik, bukan hanya melihat di satu sisi dan memihak. Berdasarkan hal tersebut, seolah-olah hukum Indonesia di atur oleh hukum Islam.

Kalau seperti itu adanya, mari kita rinci secara bersama kalau memang Indonesia sepakat waktu itu memakai hukum Islam. Pertama kasus pembunuhan.

Dalam islam barang siapa yang menghabisi nyawa seseorang dia juga harus membayarnya dengan nyawa sendiri. Kita lihat bagaimana di Indonesia, apakah seorang pembunuh di Indonesia juga membayar nyawa orang yang dibunuhnya dengan nyawanya sendiri ? tidak. Mari kita kesampingkan dulu masalah HAM.

Apabila Ham berlaku, maka Ham si korban pembunuhan harus di bayar dengan Ham si pelaku, dengan cara nyawa di bayar nyawa. Begitulah kira-kira kalau kita benar-benar ingin memakai hukum islam. Tetapi nyatanya itu tidak ada.

Contoh lain, yaitu pelecehan. Berapa banyaknya kasus pelecehan yang terjadi di Indonesia saat ini. Mulai dari anak muda kepada anak muda, anak muda pada orang tua, bahkan dari orang tua pada anak kecil sekalipun sudah terjadi di Indonesia, luar biasa. Nyatanya kita tidak berubah.

Negara tetap menjalankan hukumnya sesuai amendemen, tetapi tidak untuk beberapa kasus. Ego masyarakat mayoritas dan keinginan untuk menjatuhkan orang yang benar-benar ingin pembaharuan dalam negara ini sepertinya sangat besar. Saking besarnya bisa merubah hukum yang mengatur negara ini. Tidakkah itu mempermainkan negara sendiri ?

Sadarlah, itu semua memang terjadi di negara tercinta ini yang katanya sangat tunduk hukum. Tapi nyatanya semakin tunduk, semakin banyak ‘tunduk-tundukan’. Polisi ditundukan, guru ditundukan, menteri ditundukan, bahkan presidenpun juga ditundukan oleh ego, kekayaan, dan suara mayoritas. Fakta ini sudah menjadi rahasia umum dan fakta itulah yang selalu berkeliaran di negara ini. (**)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)