Lintas Provinsi

Menilai Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Maros

Warta Andalas | Senin, 05 Februari 2018 - 13:09:16 WIB | dibaca: 125 pembaca

WARTA ANDALAS, MAROS - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Kabupaten Maros, menilai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Maros yang sedang berlangsung sekarang ini hanya sekedar proses seremonial dan prosedural, semata menunaikan kewajiban kalender perencanaan pemerintah, kata Ketua LSM IIK Maros, Arfah Arsyad sesuai rilis yang dikirim ke redaksi, Senin (5/3/2018).

Ia mengatakan, Kualitas Musrembang dari tahun ke tahun tidak meningkat karena hanya jadi rutinitas tahunan biasa dan nyaris tidak ada diskusi-diskusi yang mendalam melibatkan masyarakat diseluruh desa dengan Bupatinya, sehingga program yang lahir juga itu-itu saja, masyarakat juga hampir tidak memiliki kesempatan yang luas untuk menagih janji Bupati Maros, utamanya pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti program one distric one product karena ini merupakan janji kampanye Hatta Rahman-Harmil Mattotorang (Hatita') Jilid II, yang belum terealisasi sampai saat ini.

Forum Musrembang tingkat Kecamatan di Kabupaten Maros ini mestinya jadi wadah bagi Bupati Maros atau Pemerintah Kecamatan untuk mensosialisasikan kegiatan pembangunan di tahun berjalan 2018, karena kegiatan untuk tahun ini anggarannya sudah ditetapkan, hal ini  jarang sekali dilakukan, padahal masyarakat membutuhkan informasi penting tersebut, dan pemerintah wajib menyampaikan informasi-informasi tersebut sebagai wujud transparansi, tandas Arfah.

Wakil Ketua PC GP Ansor Maros ini menambahkan, bahwa Musrembang tingkat Kecamatan tahun ini kan bertujuan mendiskusikan hasil Musrembang Desa untuk ditetapkan menjadi kesepakatan Musrembang di tingkat Kecamatan, selanjutnya di bahas lagi di Musrembang Kabupaten dan seterusnya sampai di tingkat Nasional, semuanya itu akan menjadi perencanaan kegiatan yang akan dianggarkan dan direalisasikan pada tahun depan 2019.

 

Sebagai wujud nyata transparansi dalam tata kelola kegiatan dan penganggaran Pemkab Maros kepada masyarakatnya, maka sudah seharusnya Bupati Maros memerintahkan seluruh Camat Se Kabupaten Maros agar membuat papan informasi atau berupa baliho yang memuat informasi kegiatan-kegiatan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tahun Anggaran 2018 ini, agar masyarakat luas bisa mengetahui secara langsung dan mengawasi pelaksanaannya, tandas Arfah. (rel)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)