Hukrim

Maskur Husain Ajukan Penangguhan Eksekusi Tanah di Cipinang Besar Selatan

Warta Andalas | Jumat, 13 Desember 2019 - 17:20:36 WIB | dibaca: 10182 pembaca

WARTA ANDALAS, JAKARTA - Kuasa hukum ahli waris Alm. Budi Purnama, Maskur Husain, SH  ajukan penangguhan eksekusi tanah dan bangunan yang berdiri diatas sertivikat hak guna bangunan  (HGB) Nomor. 04192/Cipinang Besar Selatan, kecamatan Jati Negara Jakarta Timur, kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Hal itu disampaikan Maskur Husein melalui press releas yang diterima redaksi media ini, Jum’at (13/12).

Menurutnya, permohonan tersebut juga dimohon kepada ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar memerintahkan  ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan/ atau secara langsung memerintahkan ketua Pengadilan Negeri Jakarta agar menunda dan menangguhkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan surat Nomor: W10.U5/10916/HK.02/XI/2019, perihal himbauan pelaksanaan eksekusi secara sukarela perkara nomor:07/2018 Eks Jo No.177/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Tim tanggal 29 November 2019, dan surat Nomor : W10.U5/11180/HK.02/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.

“Permohonan penundaan eksekusi dimaksud beralasan kuat karena kliennya sedang melakukan upaya hukum Menyatakan kasasi kepada mahkamah agung republik Indonesia terhadap putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta nomor: 428/PDT/2019/PT DKI.JoNomor:210/Pdt.Plw/2018/PN Jkt.Tim melalui kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta timur pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 dengan akte permohonan kasasi Nomor : 62/Tim/XII/2019 Kas.Jo Nomor:428/PDT/2019/PT DKI. JoNomor :210/Pdt.Plw/2018/PN Jkt. Tim,” terangnya.

Selanjutnya, selaku kuasa hukum ia berharap tidak terlaksana pelaksanaan putusan peradilan yang sesat, maka eksekusi tersebut ditunda atau di hentikan karena belum inkracht.

Maskur Husain, SH memaparkan bahwa kliennya baru dapat releas putusan Banding tanggal 11 Desember 2019, sedangkan surat pemberitahuan eksekusi disampaikan pada kliennya tanggal 29 November 2019.

Lalu kliennya menerima surat pemberitahuan eksekusi tanah milik kliennya tanggal 10 Desember 2019 perihal pemberitahuan eksekusi/penyerahan. Hal ini dinilai ada kejanggalan.

Menurutnya, terbit surat eksekusi terlalu dini karena mendahului releas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang belum diterima oleh kliennya.

“Supaya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum/sewenang-wenang dengan melanggar hak-hak hukum penggugat, maka eksekusi ini di tangguhkan,” pungkas Maskur. (Tim)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)