Profil

LKAAM Tolak Undang-undang Desa, Azwir Dainy Tara Jemput Aspirasi

Warta Andalas | Minggu, 19 Januari 2014 - 20:39:26 WIB | dibaca: 1407 pembaca

WARTA ANDALAS, KAB. SOLOK -  Bertempat di kantor Walinagari Sulit Air kabupaten Solok, Sabtu (18/1) siang kemarin Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) menggelar silaturrahmi.

Hadir dalam kesempatan tersebut, anggota DPR RI dari partai Golkar, Azwir Dainy Tara beserta calon anggota DPD RI Yamin Tara dan Ketua LKAAM Sumbar, Sayuti Dt.Rajo Pangulu.

Selain membicarakan seputar adat istiadat Minangkabau, dalam kesempatan tersebut, LKAAM juga membahas tentang penolakan terhadap Undang-undang tentang Desa yang bakal diberlakukan pemerintah pusat.

Kepada Azwir Dainy Tara, Dt Indo Bumi menitipkan harapannya agar hendaknya Azwir Dainy Tara dapat memperjuangkan aspirasi LKAAM Sumbar itu, agar undang-undang desa tersebut tidak disahkan.

Melalui bapak Azwir kita telah menolak undang-undang desa agar tidak di sahkan. Dan beliaulah yang kita harapkan akan memperjuangkannya di pusat. Sebab, budaya di negeri ini tidaklah sama. Ini adalah sebuah pelecehan bagi orang Minang. Melalui bapak Azwir, kita berharap beliau untuk memperjuangkan hal ini, dan  melalui bapak Azwir mari kita menitipkan agar jangan dirubah, dan tetap menjadi nagari.

Azwir Dainy Tara Siap Menyalurkan Aspirasi

 

Dihadapan Walinagari, LKAAM, Ninik Mamak, Bundo Kanduang, Cadiak Pandai serta sejumlah tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan itu, Azwir Dainy Tara menyatakan siap untuk menampung dan menyampaikan aspirasi LKAAM terkait penolakan terhadap undang-undang desa tersebut.

Selain itu, Azwir juga menyampaikan rasa prihatinnya terhadap generasi muda Minangkabau yang belakangan ini tampak kurang menguasai adanya adat istiadat Minang.

“Saya melihat, terutama bagi generasi muda memang masih sangat kurang sekali. Berbeda dengan tahun 50-0an. Saya di rantau melihat bahwa pemahaman adat istiadat Minangkabau khususnya di kalangan pemuda, sudah mulai pudar seiring kemajuan zaman,”ujar Azwir, yang akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk periode 2014 – 2019 mendatang.

Menurutnya, hal itu yg terjadi karena orang lebih banyak melihat materi. “Ini harus kita angkat secara arif dan bijaksana. Kurangnya animo generasi muda terhadap adat Minangkabau adalah karena kurangnya buku-buku literatur yang ada di kampung. Padahal, orang Sulit Air jago-jago dalam percetakan dan membuat buku,”imbuhnya.

Dirtambahkan Azwir, kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya anggaran alokasi dana dari Pemerintah daerah di seluruh tanah air tidak tentang adat istiadat.

“Sebagai wakil rakyat, saya mendukung apa yang menjadi cita-cita LKAAM. Namun saya ingin mengingatkan, jangan gara gara LKAAM kita memisahkan diri dari NKRI. Kita harus setia dengan NKRI,”pungkasnya.

LKAAM Terus Berjuang Tolak UU Desa

Sementara itu Ketua LKAAM Provinsi, Sayuti Dt. Rajo Pangulu menyampaikan bahwa  LKAAM menegakkan Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK ) sesuai dengan porsi LKAAM dari pucuk sampe ke urat, sedang menghadapi banyak hal.

“Perjuangan kita sudah dimulai sejak 7 tahun yg lalu, dan puncaknya adalah belu lama ini. Sekitar 100 orang mendatangin DPR untuk memperjuangkan soal adat Minangkabau. Dan dalam hal ini, perjuangan Azwir Dainy Tara tidak perlu diragukan lagi. Namun demikian, perlu kami luruskan bahwa orang Minang tidak akan pernah keluar dari NKRI,”tegasnya.

Menanggapi tentang penolakan terhadap undang-undang desa, Sayuti mengatakan bahwa LKAAM akan terus memperjuangkan agar kembali ke nagari untuk merevitalisasi adat istiadat Minangkabau.

“Ninik mamaklah yang punya nagari. Untuk itu, kita menolak undang-undang tentang desa dengan alasan geografis . Kita mengusulkan UU Desa adalah pemerintahan terdepan dan terendah (nagari). Ini harus diperjuangkan bersama-sama. Kita akui keberagaman, tapi jangan diseragamkan,”ujar Sayuti.

Lebih jauh Sayuti mengungkapkan bahwa saat ini Forum Gerakan Adat Minang Sedunia sedang dihimpuin, dan sudah ada105 orang dari berbagai disiplin ilmu termasuk ahli tata Negara seperti Yusril Ihza Mahendra serta sejumlah dukungan dari negara lain untuk meneliti UU desa.

“Sejauh ini sudah ada 6 poin indikasi UU Desa itu melanggar UUD 45. Kita memprotes dan menkgritisi UU Desa. Se-Sumatera menolak tentang UU Desa,”katanya.

Lebih jauh diungkapkan Sayuti, MK sudah memenangakan pemangku adat dengan perubahan UU no 35. Hutan adalah pemangku adat yang punya.

Sementara itu, dalam dialog yang berjalan singkat, Ketua LPM Sulit air menegaskan bahwa kegagalan Gamawan Fauzi adalah penyebab rusaknya tatanan adat di Minangkabau.

Selain itu, ia juga menyoroti tentang adanya indikasi kristenisasi Lippo Grup, yang  dampaknya dikhawatirkan akan terasa 20 tahun kedepan.

“Sebab hal ini diindikasikan pola mereka untuk merusak adat istiadat Minngkabau dalam kontek ABS-SBK,” tandasnya. (ap)

 





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)