Hukrim

Larang Wartawan Meliput, DPW IMO Kecam Oknum Anggota DPRD Banten

Warta Andalas | Minggu, 18 Maret 2018 - 14:43:21 WIB | dibaca: 344 pembaca

WARTA ANDALAS, TENGERANG – Terkait insiden dugaan pelarangan terhadap wartawan yang akan meliput dan mengambil gambar pada kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dari Fraksi Golkar, H. Jaini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan media Online (IMO) Indonesia Provinsi Banten, Yunius Lase, SH, angkat bicara.

Menurut Lase, panggilan akrab Yunius Lase, insiden pelarangan yang terjadi pada Selasa, (13/03/2018) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Ilmi, kampung Cangklung desa Cangklung Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang itu, terkesan ingin menutupi informasi ini.

“Jelas ini mencerminkan kinerja yang buruk, dan sebuah prilaku yang tidak profesional dari seorang wakil rakyat di mata public,” ujarnya.

Pasalnya, lanjut Lase, dalam hal ini diduga adanya sebuah intervensi publikasi yang dilakukannya terhadap wartawan.

Lase mengingatkan bahwa Wartawan adalah merupakan sumber dari corongnya informasi. Sehingga, dalam menjalankan tugas kewartawanan telah dilindungi undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

“Konsekwensinya, bahwa wartawan hanyalah seorang kuli tinta yang dituntut memiliki jiwa sosial yang tinggi, mengingat  terkadang mereka tidak mengenal tempat dan waktu, dalam pencari sumber informasi agar dapat terkemas hingga tersiarnya sajian informasi dan dapat dikonsumsi publik dengan baik,” imbuhnya.

Dengan demikian, ujar Lase. kedepannya tidak ada lagi kejadian yang serupa, dan segala sesuatunya yang telah terjadi dapat dijadikan renungan bersama.

Sementara itu Ketua DPW IMO-Indonesia Sumatera Barat, Amin Pratikno yang kerap disapa Amin Perwira didampingi Sekertarisnya, Anul Zufri, SH, MH menambahkan bahwa ia mengecam tindakan oknum DPRD Banten itu.

Menurutnya, ia dipilih oleh masyarakat dan di gaji dari uang rakyat, sehingga tidak sepantasnya dia melakukan pelarangan liputan bagi wartawan.

“Apapun alasannya, kegiatan reses mereka harus diketahui public. Melalui wartawanlah public bisa mengetahui apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka lakukan. Atau, jangan-jangan ada tujuan lain dalam pertemuan mereka pada kegiatan itu, seperti kongkalikong atau konspirasi yang dapat merugikan masyarakat,” sebutnya.

Jika tidak ada niat yang tidak baik, mengapa mereka tak ingin kegiatan itu diekspose oleh wartawan?. “Ini jelas sebuah indikasi yang tidak baik,” pungkasnya. (imo)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)