Hukrim

Ketum IPJI: Penyerangan Kantor Radar Bogor Merupakan Tindak Pidana

Warta Andalas | Jumat, 01 Juni 2018 - 23:48:25 WIB | dibaca: 284 pembaca

WARTA ANDALAS, JAKARTA - Penggerudukan kantor Radar Bogor oleh anggota PDIP Bogor pada Rabu (30/5) merupakan sebuah tindak pidana yang tercantum di dalam UU Pers Pasal 18 ayat 1.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Taufiq Rahman, SH, S.Sos dalam rilis resmi yang dikeluarkan Jum’at (1/6). 

Menurur Taufiq Rahman seharusnya, PDIP yang keberatan terhadap berita Radar Bogor, menggunakan mekanisme hak jawab sebagaimana yang sudah diatur di dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 5. 

"Jalur itu yang harusnya ditempuh   dalam menyelesaikan sengketa dengan media,  bukan malah menggunakan cara-cara melanggar hukum yang justru mencederai nilai-nilai juang partai atau visi misi PDIP," tandas Taufiq, yang juga Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Wartawan Online (PWO) Independen Nusantara ini.

Seperti diketahui, pada Rabu 30 Mei 2018, Kantor Radar Bogor didatangi oleh sekolompok massa yang mengatasnamakan dari PDIP Bogor. Mereka datang sambil marah-marah, membentak dan memaki karyawan, bahkan mengejar staf melakukan pemukulan, merusak properti kantor. 

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kader PDIP ini berawal dari keberatan headline Radar Bogor yang berjudul Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 juta. 

Karena itu, sebelum persoalan meluas ke rana hukum IPJI  menganjurkan kepada Ketua Umum PDIP segera melakukan tindakan nyata:

1. Meminta maaf secara terbuka kepada Radar Bogor dan menyatakan penyesalan atas penyerangan tersehut.

2. Memberikan pemahaman kepada seluruh kader PDIP bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang merusak citra PDIP dan tidak boleh dilakukan lagi.

3. Menghormati MoU antara Dewan Pers dan Kapolri yang ditandatangani di Maluku beberapa waktu lalu bahwa sengketa pers harus melalui mekanisme yang benar, melalui penelitian dan pendapat Dewan Pers.

Karena jika tidak segera mengambil langkah-langkah tersebut bisa saja pihak Radar Bogor melakukan tindakan hukum mengingat aksi kekerasan dan pengrusakan tersebut merupakan tindak pidana  kekerasan terhadap orang dan barang secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara lima tahun enam bulan.

Padal lain, yakni penganiayaan  sebagaimana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. 

Satu hal lagi, bahwa pengrusakan alat-alat kantor merupakan bentuk dari tindak pidana pengrusakan sebagaimana Pasal 406 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara dua tahun delapan bulan. 

Pasal pasal yang bisa diterapkan itu bukan delik aduan dan aparat penegak hukum (polisi) bisa langsung melakukan proses hukum.

IPJI yakin bila permohonan maaf secara terbuka dilakukan oleh Ketum PDIP,  sikap Radar Bogor yang banyak diisi oleh jurnalis jurnalis terdidik akan membuka ruang dialog yang mengarah kepada perdamaian. (rel ipji)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)