Lintas Provinsi

Ketua KOMNAS HAM RI Hadiri Peringatan 20th Reformasi di Palu

Warta Andalas | Rabu, 09 Mei 2018 - 23:57:15 WIB | dibaca: 231 pembaca

WARTA ANDALAS, PALU – Malam ini, Rabu (9/5), Ketua Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (KOMNAS HAM) RI, Ahmad Taufiq Damanik menghadiri Peringatan 20th Reformasi yang digagas PENA'98 di Kampus UNISA kota Palu.

Dalam kegiatan tersebut, selain pameran 500 Foto Gerakan Reformasi 98 lokal/nasional juga menggelar diskusi thematik bertajuk Perspektif Reformasi Kasus TanjungSari Luwuk.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Taufiq Damanik mengatakan bahwa setiap terdapat ribuan laporan tentang pelanggaran Agraria.

“Setiap tahun, ada ribuan laporan kasus tentang konflik Agraria. Karena itulah kami jadikan isu ini sebagai isu pokok di periode KOMNAS kali ini. Sedangkan untuk isu ke 2, adalah kasus pertambangan,” ungkapnya.

Nah, terkait kasus Tanjung Sari di Luwuk, lanjut dia, kenapa saya yang langsung turun ke sini, karena ini kasus penting, yakni problem isi Putusan Hakim.

“Sebagai Ketua KOMNAS, saya bilang kepada Ketua Mahkamah Agung bahwa kita tidak mencampuri isi Putusan, tapi ini penting jadi pelajaran bagi semua pihak. Bahwa keadilan adalah sungguh-sungguh bagian dari tujuan hukum,” tandasnya.

Sedangkan Ketua Front Solidaritas Tanjung, Azman Asgar mengatakan bahwa gubernur Sulawesi Tengah telah melakukan perlawanan hukum.

“Kami berlogika begini, Gubernur Sulteng lakukan derden verzet (perlawanan hukum) karena ada sejumlah Aset Pemda disitu, dan eksekutor Pengadilan Negeri Luwuk tidak  mengeksekusinya,” paparnya.

Menurutnya, terkait hal tersebut ada 2 logika, yaitu satu, PN Luwuk tidak adil, pasalnya  rakyat ia gusur, sementara aset Pemda tidak. Dan yang kedua, Gubernur membela asetnya. “Apakah warga tanjung itu bukan aset bangsa?,” ujarnya.

Sementara itu, Pansus Tanjung DPRD Provinsi, Yahdi Basma menyampaikan bahwa dalam kesepakatan tanggal 10 April 2018 lalu yang dihadiri Komisi III DPR RI, warga Tanjung dapat kembali ke tanahnya dengan pengawalan Polisi.

“Akan tetapi, faktanya kesepakatan ini macet di lapangan," ungkapnya, dihadapan seluruh yang hadir dalam acara tersebut.

Menanggapi hal itu, Wadir Intelkam Polda Sulteng menyampaikan hal-hal normatif posisi Polisi sebagai pengamanan,setelah dimintakan oleh Pihak Pengadilan Negeri.

Disisi lain, Tim Hukum Warga Tanjung, Adi Prianto mengajak aktivis Sulteng untuk menegaskan posisi harus pada kepentingan warga Tanjung.

Selain itu, ia juga meminta ketegasan Komnas HAM untuk menilai kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat. (rel/jr)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)