Nasional

Kemendagri Ekstra Hati-Hati Gunakan Dana Optimalisasi

Warta Andalas | Selasa, 07 Januari 2014 - 19:02:05 WIB | dibaca: 951 pembaca

WARTA ANDALAS, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait perencanaan dana optimalisasi di Kemendagri. Kepala BPKP, Mardiasmo menerima kedatangan beliau di ruang rapat utama Kantor BPKP Pusat (2/1) kemarin.

Dalam kunjungan ini, Sekjen Kemendagri, didampingi oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Maliki Heru Santoso, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemendagri, Lukman Nul Hakim, Rektor Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Suhajar Diantoro, serta beberapa pejabat teras. Sementara Mardiasmo didampingi oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Gatot Darmasto, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP, Sri Penny Ratnasari dan beberapa pejabat lain.

Pertemuan kali ini khusus membahas hasil reviu BPKP atas perencanaan dana optimalisasi di Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp100 miliar. Dana tersebut oleh Kemendagri dialokasikan dalam tiga program yakni Program Pendidikan Kepamongprajaan, Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Seperti diketahui bahwa terkait dana optimalisasi ini, beberapa Kementerian, termasuk Kemendagri bersikap sangat hati-hati dalam pelaksanaannya. BPKP dalam hal ini juga sangat concern melaksanakan pengawalan tersebut,  termasuk pengalokasian kegiatan dalam perencanaan dan penganggarannya.

Diah Anggaeni mengatakan pihaknya harus bersikap hati-hati melaksanakan dana tersebut. Apalagi publik juga sudah tahu tentang hal itu, sehingga pengawalan dari awal perencanaan oleh BPKP sangat diperlukan. Merasa BPKP sebagai partner, Diah mengatakan, “Kita masih untung dikawal oleh BPKP karena masih internal, daripada nanti ada temuan dari BPK.”

Mardiasmo juga mengatakan perlu kehati-hatian yang ekstra serius dalam mengawal pelaksanaan dana optimalisasi ini. Mardiasmo mengatakan permasalahan yang umum dihadapi dari Kementerian penerima dana optimalisasi ini adalah masalah pengalokasian kegiatan. Kita tahu bahwa dana optimalisasi ini berasal dari DPR diluar anggaran yang telah disusun Kementerian terkait. “Banyak yang bingung akan menggunakannya, bahkan ada beberapa yang sama sekali tidak tahu gelontoran dana dari DPR ini,” akunya. Lebih riskan lagi anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa ada keterkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu tahun ini.

Meski demikian Diah optimis pihaknya akan melaksanakan dengan baik dana tersebut. Diah secara tegas menargetkan Kemendagri tidak memiliki masalah dalam penggunaan keuangan tahun ini demi menunjukkan akhir pemerintahan yang baik. (Humas BPKP Pusat/pung, adi)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)