Hukrim

Kelola HTP Tanpa Surat Resmi, Pharozen Dijatuhi Hukuman 5 Bulan Plus Denda Rp 5 Juta

Warta Andalas | Kamis, 01 Agustus 2013 - 23:13:08 WIB | dibaca: 1010 pembaca

WARTA ANDALAS, BANGKINANG - Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhi hukuman 5 bulan penjara dengan denda Rp 5 juta dalam proses hukum terhadap terdakwa Pharozen, Kamis (1/8).

Hukuman tersebut merupakan ganjaran atas perbuatannya melakukan pengelolaan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Batang Lipai, lewat sidang yang digelar di pengadilan negeri setempat.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan itu dipimpin Hendra Hutabarat serta hakim anggota Arie Andhika Adikresna dan John Paul Simangunsong. Sementara, dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Bangkinang dihadiri Kicky Arityanto.

"Dengan ini menghukum terdakwa lima bulan 10 hari penjara dengan denda 5 juta rupiah subsider satu bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Hendra dalam pembacaan amar putusan sidang, Kamis siang.

Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa, di mana sebelumnya, jaksa menuntut hukuman kepada Pharozen selama tujuh bulan. Pada tahap penyidikan, Pharozen disangkakan melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a Jo pasal 78 ayat (2) atau pasal 50 ayat (3) huruf j Jo pasal 78 ayat (9) dan (15) Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Hakim menyatakan, Pharozen secara sah dan meyakinkan telah menduduki dan mengelola kawasan HPT Batang Lipai di daerah Lipat Kain, Kampar Kiri secara tanpa dokumen resmi dengan barang bukti berupa satu unit alat berat jenis buldozer warna kuning dirampas dan diserahkan kepada negara.

Adapun pasal yang dilanggar yakni, Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat (3) huruf a. Atas putusan itu, Jaksa Kicky menyatakan menerima putusan tersebut. Pasca pembacaan putusan itu, Pharozen yang didampingi pengacaranya juga belum menyatakan upaya banding.  (rs)





Komentar : 0


Nama

Email

Komentar



(Salin kode keamanan diatas)